Mandalapos.co.id, Natuna — Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna, Basri, mengatakan, Natuna terlihat lebih seksi setelah ada konflik di Laut China Selatan (LCS) terkait peta laut tradisional Cina, yang dikenal dengan nama Nine Dash Line (sembilan garis putus-putus).
“Kenapa Natuna seksi? karena di posisi nine dash line ada blok migas kita di situ yang kandungan migasnya sangat besar,” tutur Basri dalam rapat koordinasi Strategi Penguatan Keamanan Laut Natuna oleh Kemenkopolhukam, Rabu (4/10) di Ball Room Jelita Sejuba Resort, Sepempang, Natuna.
Menurut Basri, karena konflik tersebut Natuna pun mendapatkan perhatian besar dari Pemerintah Pusat, bahkan Presiden RI Joko Widodo langsung datang ke Natuna untuk memastikan Natuna bagian dari NKRI.
“Natuna sebagai daerah terdepan harus mensyukuri saat Presiden RI ke Natuna dan menetapkan 5 pilar percepatan pembangunan Natuna,” ucap Basri.
5 pilar percepatan pembangunan Natuna itu terdiri dari, pembangunan pertahanan dan keamanan, minyak dan gas bumi, kelautan dan perikanan, pariwisata, dan lingkungan hidup.
Sayangnya, sebut Basri, pencanangan 5 pilar pembangunan Natuna itu tak dituangkan dalam legal standing (kedudukan hukum).
“Harusnya ada Keputusan Presiden (Kepres) soal itu,” ujarnya.
Legal standing tersebut, kata Basri, diperlukan untuk menguatkan pengembangan Natuna.
Selain itu Basri menilai, jika Pemerintah ingin memperkuat Natuna, maka perlu mengembangkan Natuna menjadi kawasan ekonomo baru.
Sedangkan terkait sumber daya alam berupa minyak dan gas di Laut Natuna, Basri berharap Kemenkopolhukam bisa mendorong kegiatan eksplorasi migas di semua offshore bisa dipercepat.
“Sehingga bisa mengamankan SDA Migas kita, dan Natuna juga bisa menikmati hasil sumber daya alamnya dari dana bagi hasil migas,” pungkas Basri.
Sementara itu Asisten Deputi I Bidang Koordinasi Doktrin Pertahanan dan Setrategi Pertahanan Kemenko Polhukam RI, Brigjen TNI Frenky E. Riupassa, mengatakan, masalah Laut Natuna Utara masih akan terus menjadi perbincangan secara Nasional dan Internasional, dari tahun ke tahun.
“Banyak perbedaan pendapat tentang Nine Dash Line (sembilan garis putus-putus yang diklaim China, red). Kemudian mengenai unclos 82 tentang batas laut. Ini menjadi salah satu dasar kami ke Natuna,” ujar Frenky.
Ditambahkan Frenky, dalam arah kebijakan Nasional, ada yang namanya agenda pembangunan Nasional, visi misi Presiden dan Instruksi Presiden.
“Dalam hal ini kami menyoroti masalah keamanan laut, khusunya di Natuna. Latar belakang kami berdasarkan major project dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, red) 2020-2024 berdasarkan Perpres Nomor 18 tahun 2020,” jelas Frenky.
Selain itu, lanjut Frenky, berdasarkan Major Project dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, dan berdasarkan Perpres Nomor 108 tahun 2023 tentang Penguatan Keamanan Laut di Natuna.
“Nanti tolong disampaikan ke kami, bagaimana update perkembangan strategi penguatan keamanan laut di Natuna. Nanti Pemda dan Instansi lain sampaikan ke kami, biar kami catat dan kami sampaikan ke pusat. Dan bagaimana nanti ending kami dalam menyikapi ini semua,” pinta Frenky, kepada seluruh peserta rakor yang hadir.***
*ALFIAN
