mandalapos.co.id, Natuna – Berbagai isu kependudukan menjadi tantangan dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Di antaranya adalah jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, tingginya arus migrasi, dan besarnya jumlah penduduk usia muda.
Hal itu dikatakan Asisten 1 Pemkab Natuna, Haidir, membacakan pidato Bupati Natuna dalam acara Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Jalur Formal, yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2B) Natuna, Kamis (10/3/22).
“Untuk itu diperlukan sinergitas dari berbagai pihak untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan yang ditimbulkan dari dampak kependudukan ini,” tutur Haidir.
Lanjut menurutnya, guru memiliki peran strategis dalam menanamkan pengetahuan, sikap, perilaku yang responsif dan adaptif dalam menghadapi situasi kependudukan kepada para pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
Upaya yang dapat dilakukan, sebut Haidir, yakni dengan mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam proses belajar mengajar, sesuai kurikulum dan kearifan lokal yang berlaku melalui pembentukan sekolah siaga kependudukan (SSK).
“Sekolah siaga kependidikan yaitu sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran dalam pengayaan materi pembelajaran,” jelasnya.
Haidir pun menilai kegiatan sekolah siaga kependudukan sangat penting dan strategis. Pasalnya, dalam materi kependudukan diintegrasikan dengan mata pelajaran, sesuai dengan pokok bahasan sehingga bukan mata pelajaran baru.
“Tidak menambah jam pelajaran dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, namun justru mempertajam materi yang dibahas,” tuturnya.
“Program SSK juga menjadi wadah bagi program yang telah ada seperti PIK Remaja, GRENRE Goes to School, dan lainnya,” imbuhnya.
Sementara Kepala DP3AP2KP Natuna, Sri Riawati, dalam laporannya menyebutkan tujuan sosialisasi ini dilakukan, yakni untuk memberikan pedoman bagi para tenaga pengelola dan pelaksana pendidikan kependudukan.
Sri memaparkan, peserta kegiatan Sosialisasi (SSK) diambil dari tiap sekolah yang ada di Kabupaten Natuna, di antaranya, Kepala Sekolah Jenjang Pendidiakan RA/TK, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MAN dengan jumlah 17 orang.
Kemudian Bbgian kurikulum dari Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Natuna dan sekolah jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA berjumalah 15 orang. Ketua komite pada jenjang pendidikan SD/MI,SMP/MTs dan SMA/MA , berjumlah 15 orang. Pembina PIK-R jenjang pendidikan SMA 2 orang, dan Sub Koordinator dan Staf Bidang Pengendalian Penduduk dan KB berjumlah 5 orang.
Sementara bertindak sebagai narasumber yakni, Sub Kooordinator BKKBN Provinsi Kepri, Dina Mariana Sebayang. ***Alfian
