Mandalapos.co.id, Anambas — DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) menggelar audiensi dengan Dinas Koperasi Usaha Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) KKA dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Anambas, terkait pembagian kuota BBM dan berkurangnya kuota BBM untuk Kepulauan Anambas, Senin (30/5).
Ditemui usai rapat tersebut, Ketua APDESI Kepulauan Anambas, Azman Riadi, mengatakan rapat itu digelar terkait dengan pembagian kuota BBM untuk masing-masing desa.
Menurut Azman, seluruh Pemerintah Desa di Kepulauan Anambas merasa keberatan dengan pembagian kuota sesuai dengan data dari Dinas DKUMPP.
“Ternyata ada (desa) yang jadi berkurang dan ada yang bertambah, jadi kita luruskan itu. Alhamdulillah pak Masykur menyurati pertamina untuk penundaan pembagian kuota,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas DKUMPP Kepulauan Anambas, Masykur, mengaku dirinya juga sangat berharap kuota BBM di Anambas dapat terpenuhi. Apalagi katanya, masyarakat di daerah terdepan utara Indonesia ini mayoritas bekerja sebagai nelayan.
Masykur juga mengakui terjadi sedikit polemik, hal itu menurutnya karena kesalahpahaman terkait data kuota BBM di tiap desa.
“Ada polemik kuota lama diubah, bukan diubah sebenarnya, tapi kita mengatur pendistribusian BBM di 3 SPBU di Anambas. Kita mencoba mengakuratkan data kebutuhan masyarakat yang ada, sehingga BBM ini betul-betul digunakan untuk kebutuhan masyarakat.” Ungkap Masykur.
Dia pun berpesan agar masyarakat Kepulauan Anambas menggunakan BBM solar untuk keperluan yang semestinya.
“Pembeliaan biasa saja jangan panic buying sehingga yang lain tak kebagian membeli,” tuturnya.
Ditemui terpisah usai memipin rapat tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kepualuan Anambas. Ahmad Yani, menjelaskan digelarnya rapat itu juga untuk mencari solusi BBM Kepulauan Anambas yang kini berkurang.
Lanjut Ahmad Yani, pembagian BBM kepada masing-masing desa juga akan dilakukan secara adil.
“Itu upaya kita membagi BBM yang sudah ada ini, karena ini soal kuotanya yang tak terpenuhi dari biasanya,” ujarnya.
Sementara terkait data baru dari Dinas DKUMPP, Ahmad Yani mengatakan data itu diterapkan jika nantinya terealisasi penambahan kuota BBM.
“Kuota minyaknya didata pemda, karena pemda sebentar lagi ada rapat dengan DPD dan BPH Migas, jangan nanti pemda rapat tak punya data, maka dari itu perindag( DKUMPP) mengirim seluruh data dari seluruh kecamatan dan SPBU.
Dari hasil rapat tersebut, Ahmad Yani pun meminta Pemda untuk melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kades dan lurah.
“ Kami juga meminta kepada pemda tetap menggunakan data yang lama dalam kondisi BBM yang belum bertambah, pakai data yang lama saja,” ujarnya. ***Yahya
