Mandalapos.co.id, Anambas — Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas kembali menyurati Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Surat yang dilayangkan pada 5 Agustus 2022 itu, untuk menyampaikan permohonan sosialisasi tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan bagi nelayan pancing ulur dan nelayan bagan perahu atau bagan apung di Kecamatan Jemaja, Jemaja Timur dan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas.
“Ya, kami menyurati Gubernur Kepri, hal tersebut merespon keluhan nelayan di beberapa kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Keluhan ini sudah sangat lama, sudah kita sampaikan melalui surat sebelumnya, tidak ada respon serius oleh dinas terkait,” kata Sekretaris HNSI Kabupaten Kepulauan Anambas, Dedi Syahputra, dikutip dari zonasidik, Minggu (7/8)
Menurut Dedi, Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) belum menampakan keseriusannya terhadap keluhan dan nasib nelayan.
Dedi pun menilai, konflik yang sering terjadi antar nelayan pancing ulur dan nelayan bagan apung atau bagan perahu merupakan cermin dari buruknya kinerja pemerintah.
“Akibat buruknya kualitas pembinaan, pelayanan, pemberdayaan, perlindungan dan pengawasan kelautan dan perikanan oleh DKP Kepri khususnya Cabang Dinas di Anambas,” ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Dedi berdasarkan kewenangan yang diberikan di bidang kelautan dan perikanan, Gubernur Kepri sudah selayaknya mengevaluasi kinerja bawahannya.
Terkait surat tersebut, Dedi berharap agar Gubernur melalui DKP Kepri dapat turun ke Kabupaten Kepulauan Anambas dalam waktu dekat. ****Yahya
