MANDALAPOS.co.id, Jakarta – Pemerintah memastikan proses vaksinasi Corona dimulai pada 13 Januari 2021. PPP meminta pemerintah untuk menjabarkan informasi terkait uji klinis ke masyarakat.
“Perlunya mengedepankan informasi yang transparan terkait dengan seluruh proses uji klinis yang telah dilakukan terhadap produk vaksin yang bersangkutan, terutama Sinovac,” ujar Sekjen PPP Arsul Sani, lewat pesan singkat, Selasa (5/1/2021).
Selain itu, pemerintah dinilai juga perlu mengungkap hasil uji klinis produk-produk vaksin lainnya yang dilakukan di negara lain. Hal ini guna mencegah tersebarnya informasi yang tidak benar terkait vaksinasi.
“Tanpa hal-hal tersebut dilakukan maka akan berkembang berita dan informasi yang hoax atau misleading,” imbuh Arsul.
Ia khawatir akan adanya berita menyesatkan soal vaksinasi sehingga masyarakat khawatir divaksin. Arsul menambahkan pihaknya meminta pemerintah meracik strategi sosialisasi vaksinasi.
“PPP meminta agar jajaran pemerintahan terkait di bawah Satgas penangan COVID-19 menyusun strategi komunikasi dan informasi yang baik dan terkoordinasi. Jangan masing-masing institusi terkait memberikan keterangan sendiri-sendiri, apalagi berbantahan,” sebut Arsul.
Diketahui, Menkes Budi Gunadi Sadikin (BGS) memastikan proses vaksinasi perdana virus Corona (COVID-19) digelar hari Rabu depan pada 13 Januari. Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang divaksin.
“Penyuntikan pertama akan dilakukan pada Rabu depan (13/1) di Jakarta oleh Bapak Presiden,” ujar BGS dalam keterangan tertulis dari Puspen Kemendagri, Selasa (5/1/2021).
Mengenai vaksinasi COVID-19, BGS berharap kepala daerah turun untuk melihat proses vaksinasi yang dilakukan kepada tenaga kesehatan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Kemudian pada saat penyuntikan tenaga kesehatan, tolong kepala daerah, Bapak/Ibu Gubernur, turun untuk membangkitkan confidence ke masyarakat,” ujar BGS.
Penyuntikan vaksin rencananya akan dilakukan perdana pada 13 Januari 2021, diikuti secara serentak di 34 provinsi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan dan publik dalam program vaksinasi gratis bertahap, yang diawali oleh tiga kelompok, yakni kelompok pejabat publik pusat dan daerah, pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan key leader kesehatan daerah, serta tokoh agama daerah.
Sumber : news.detik.com
