Mandalapos.co.id, Anambas — Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar, mengatakan, Pemerintah RI meminta pemerintah daerah ikut menggelontorkan bantuan kepada masyarakat terdampak inflasi.
Permintaan itu kata Sekda, diutarakan Menteri Dalam Negeri saat memandu Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (5/9) yang diikuti secara virtual.
“Pemerintah Pusat untuk menurunkan inflasi akan menggelontorkan bantuan, baik itu dari BLT Dana Desa, BLT Kemensos. Kita daerah juga diminta memberi BLT itu melalui 2 persen dana transfer umum (DTU). Itu yang dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang layak dibantu,” terang Sahtiar.
Diungkapkannya, Mendagri juga meminta pejabat di daerah untuk tidak membuat statment yang membuat masyarakat resah.
Lanjut Sahtiar, untuk penyaluran bantuan ke masyarakat nantinya akan diawasi dan didampingi langsung oleh Polri dan Kejagung.
Sementara itu dikutip dari berita Antara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah segera membantu masyarakat yang terdampak inflasi, menyusul adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Mendagri, peran pemda dibutuhkan di tengah berbagai upaya penanganan dan bantuan yang dilakukan pemerintah pusat melalui beragam kebijakan.
“Pemda kita minta untuk burden sharing, jadi untuk saling ‘urun rembuk’ membantu masyarakat, baik di provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.
Mendagri menjelaskan, terdapat beberapa instrumen anggaran yang dapat digunakan pemda untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terdampak inflasi.
Pertama, pemda dapat memanfaatkan dua persen dari dana transfer umum, yakni dana alokasi umum dan dana bagi hasil, untuk memberikan jaring pengaman sosial.
Kedua, pemda dapat memanfaatkan belanja tidak terduga untuk memberikan perlindungan sosial. Mendagri telah menerbitkan SE Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan BTT untuk Pengendalian Inflasi di Daerah. ***Yahya
