MANDALAPOS.co.id, Jakarta- Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mengingatkan pemerintah untuk serius dan maksimal dalam melakukan program vaksinasi Covid-19 yang sudah bergulir, Rabu (13/1).
Ketua IAKMI, Ede Surya Darmawan menyatakan pemerintah harus menjalankan dengan sebaik-baiknya sejak proses memilih vaksin, penyelenggaraan, hingga proses pemantauan.
“Jangan kemudian vaksin ini untuk melengkapi saja, padahal ini salah satu instrumen untuk melakukan pencegahan penyakit, agar mencegah pandemi ini jangan sampai meluas,” kata Ede, dilansir dari CNNIndonesia.com, Rabu (13/1).
Ede mengatakan tingkat penerimaan masyarakat atas program vaksinasi Covid-19 itu sendiri tak lepas dari akuntabilitas dan keseriusan pemerintah dalam prosesnya.
“Penolakan yang terjadi karena dua. Satu karena dia tidak tahu sama sekali apa itu vaksin. Kedua, dia tahu, tapi informasi salah. Disini lah pemerintah harus luruskan informasi itu dengan benar, dan menunjukkan bahwa yang dikerjakan sesuatu yang sangat serius. Sehingga masyarakat yakin,” ujarnya.
Lebih lanjut, meski program vaksinasi mulai dilakukan, ia tetap meminta pemerintah agar meningkatkan kapasitas pengetesan dan penelusuran risiko infeksi Covid di masyarakat.
Dalam kasus penyakit menular itu, kata dia, prinsip yang utama adalah menemukan kasus, mengisolasi dan menyembuhkan agar jangan sampai menularkan.
“Di sisi lain tetap preventif dilakukan, harus ada perubahan perilaku masyarakat, menerapkan 3M. Itu paketnya baru pandemi berakhir,” ujar Ede.
Terkait program vaksinasi, sebelumnya Anggota DPR Komisi IX dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning mengungkapkan penolakan di depan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BPOM Penny Lukito.
“Kedua, kalau persoalan vaksin saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih. Mau semua yang usia boleh, tetap, misalnya hidup di DKI Jakarta semua anak cucu saya dapat sanksi Rp5 juta mending saya bayar,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menkes dan Kepala BPOM, Selasa (12/1).
“Jadi, jangan main-main vaksin ini, saya yang pertama bilang saya yang pertama menolak vaksin. Kalau dipaksa pelanggaran HAM tidak boleh memaksa begitu,” imbuhnya.
Sumber: cnnindonesia.com
