Mandalapos.co.id, Buton Tengah – Semenjak dilantik pada 25 Mei 2023 yang lalu, Andi Muhammad Yusuf selaku Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah telah berkomitmen penuh melaksanakan tugas dengan baik dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di daerah yang ia pimpin.
Hal itu dilakukannya setelah melihat kondisi Kabupaten Buton Tengah yang mencatatkan prevalensi stunting tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2022, yakni sebesar 41,6 persen berdasarkan data survei status gizi Indonesia (SSGI).
Perlahan tapi pasti, percepatan penurunan angka stunting menjadi fokus perhatian bersama seluruh stakeholder dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dengan komitmen penuh bersama menjalankan program-program penurunan stunting secara maksimal dan tepat sasaran, baik dari pemerintah kecamatan, lurah/desa serta melibatkan sejumlah pihak berkolaborasi menjadi menjadi bapak/ibu asuh anak stunting, mulai terlihat hasilnya pada tahun 2023.
Terbukti dari sumber data Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), capaian penurunan angka stunting Buton Tengah pada Agustus 2023 mencapai 15,7 persen dengan jumlah 1369 stunting dari data ukur 8699, berbeda jauh dari capaian tahun 2021 dan 2022. Capaian tersebut telah mendekati target nasional penanganan penurunan stunting di kabupaten/kota sebesar 14 persen pada tahun 2024 sesuai intruksi Presiden Indonesia.
Demikian atas capaian tersebut, eks Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI itu, telah membuktikan keberhasilannya dalam penurunan angka stunting dengan mendapatkan anggaran bantuan insentif sebesar Rp5,7 miliar dari pemerintah pusat, dalam hal ini Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) yang diketuai oleh Wakil Presiden, K.H. Ma’ruf Amin.
Andi Muhammad Yusuf mengatakan, saat dirinya menghadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting yang digelar di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (6/10/2023) lalu, dari 514 kabupaten/kota terdapat 65 daerah yang diundang untuk menerima bantuan isentif penanganan stunting.
“Daerah yang mendapatkan bantuan termaksud Kabupaten Buton Tengah mendapatkan insentif sebesar Rp 5,7 Miliar sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah pusat atas komitmen nyata percepatan penurunan stunting,” ucap Andi Muhammad Yusuf kepada awak media belum lama ini.
“Jadi bantuan diberikan ke daerah atas pencapaian penurunan stunting. Dan ini berarti apa yang kita lakukan beberapa bulan terakhir membuahkan hasil,” ucapnya menambahkan.
Pria yang juga menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Keuangan Daerah dan Desa Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) itu menyampaikan, bantuan insentif pemerintah pusat ini nantinya akan dimaksimalkan untuk percepatan penurunan stunting di Buton Tengah.
“Penggunaannya dana bantuan ini betul-betul diperuntukkan tepat sasaran dengan cara bekerja sama dalam ini OPD tim percepatan penurunan stunting untuk mencapai target minimal di akhir tahun November atau Desember 2023 angka stunting Buton Tengah tidak lagi nomor urut satu di Sulawesi Tenggara dan mencapai target nasional pada tahun 2024,” paparnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Buton Tengah, H. Kostantinus Bukide, mengatakan, pencapaian kerja percepatan penurunan stunting di Buton Tengah mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat.
“Upaya kita dan hasil yang capai percepatan penurunan stunting dilakukan beberapa bulan terakhir dihargai oleh pemerintah pusat. Dan bahkan daerah di Sulawesi Tenggara yang mendapatkan penghargaan bantuan insentif hanya ada dua daerah, yakni Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Konawe Kepulauan,” terang Kostantinus kepada awak Media Mandalapos ditemui di ruang kerjanya.
Diungkapkan Jenderal ASN Buton Tengah ini, bantuan insentif penanganan stunting digunakan dalam anggaran berjalan tahun 2023 sampai Desember.
“Tentunya fokus kerja akan lebih maksimal mengunakan anggaran ini menjalankan percepatan program penanganan stunting yang ada di Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) bersama tim percepatan penurunan stunting untuk dapat mencapai target penurunan stunting sampai Desember 2023,” ungkapnya.*** (Adv)
*Laporan : Ahmad Subarjo
