Mandalapos.co.id, Natuna — Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan pemeliharaan sejumlah ruas jalan kabupaten.
Salah satunya adalah pemeliharaan Jalan HR Soebrantas, tepatnya di sekitar ruas jalan Kantor Kelurahan Bandarsyah hingga Kantor Kemenag Natuna.
Perbaikan jalan yang memang sudah lama rusak parah itu pun disambut baik masyarakat, apalagi jalan tersebut ramai dilalui kendaraan bermotor setiap hari.
Meski demikian, ada keanehan pada pengerjaan pemeliharaan jalan dengan tekhnik patching (tambal) tersebut. Sebab, permukaan hotmix yang harusnya mulus, justru bergelombang dan tidak rata dengan permukaan aspal jalan lama.
Selain itu, juga terdapat satu titik pekerjaan penambalan yang sudah sepekan belum dilapisi aspal.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PUPR Natuna, Agus Supardi, mengatakan pekerjaan pemeliharaan Jalan HR Soebrantas belum selesai dilakukan.
Menurut Agus, jalan yang ditambal tersebut akan kembali dilapisi aspal hingga permukaannya rata dengan jalan lama. Namun, pekerjaan itu terkendala pada ketersediaan hotmix.
“Saat ini kita tak bisa membeli hotmix sedikit-sedikit dari AMP, jadi kita beli saat mereka produksi massal untuk pekerjaan mereka,” ungkap Agus ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/11/2023).
“Waktu beli pertama itu ya baru segitu dapatnya, nanti setelah mereka produksi lagi baru kita tambahkan, dikeraskan lagi dan diratakan, itu belum selesai,” sambung Agus.
Dijelaskan Agus, kebutuhan aspal pada kegiatan pemeliharaan jalan tidak menggunakan aspal sebanyak pengerjaan peningkatan jalan, sedangkan perusahaan AMP juga tidak bisa memproduksi aspal dalam jumlah sedikit.
“Kalau kita beli sedikit sebelum mereka produksi mereka tak mau, dan harganya tak masuk,” ujarnya.
Ditanya mengapa tidak dilakukan overlay pada jalan kabupaten yang rusak? Agus mengatakan anggaran Pemkab Natuna tidak cukup.
Menurut Agus, jika anggaran difokuskan untuk overlay jalan rusak, maka hanya mencukupi untuk jalan di wilayah Kelurahan Ranai saja.
“Jadi Pak Bupati ambil kebijakan agar setiap kecamatan ada alokasi pembangunan, makanya dana yang ada dibagi untuk infrastruktur setiap kecamatan,” terang Agus. ***
*ALFIAN
