mandalapos.co.id, BATAM – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, latar belakang pendidikan calon pemimpin Batam ke depan menjadi perbicangan hangat banyak pihak.
Ada yang menyebut jika calon Wali Kota Batam wajib memiliki titel sarjana dan menyudutkan mereka yang kurang beruntung menempuh pendidikan tinggi untuk memimpin kota berpenduduk sekitar 1,3 juta jiwa ini lima tahun mendatang.
Di sisi lain, banyak pula pihak yang tidak terlalu ambil pusing perihal gelar seseorang. Selagi memenuhi syarat untuk memimpin Batam sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; sehat secara jasmani dan rohani serta tidak pernah bermasalah dengan hukum ataupun melakukan perbuatan tercela.
“Kalaupun hanya tamatan SMA, kenapa tidak? Asalkan memiliki pengalaman memimpin daerah dan syaratnya cukup, tentu menjadi pertimbangan bagi pemilih. Yang terpenting, pemimpin itu harus beretika dan berbudi baik,” ujar Eko, pemuda tamatan SMA di Batam.
Ia mengatakan, setiap orang memiliki hak konstitusional. Berhak “memilih” dan “dipilih”, sekalipun hanya tamatan SMA atau sederajat.
“Buktinya, Bu Susi yang seorang tamatan SMP pernah sukses menjadi Menteri. Namanya bahkan tersohor dimana-mana. Kalau mau dilihat lebih jauh, Indonesia pun pernah dipimpin seorang perempuan yang juga tamatan SMA,” tambahnya.
Senada, pemuda lainnya asal Nongsa, Tri mengatakan bahwa pendidikan tinggi tak menjadi tolak ukur untuk menjadi seorang pemimpin yang baik.
Bahkan, lanjut Yoga, banyak kasus korupsi di negeri ini yang justru menjerat mereka yang berpendidikan tinggi.
“Pemimpin itu seharusnya tenang dalam menghadapi masalah. Tidak menghina atau merendahkan orang lain dalam berkata-kata. Ini yang mesti masyarakat perhatikan sebelum Pilwako nanti,” tegasnya.
Ia justru mengajak seluruh pemuda untuk lebih cermat dalam menyerap berita ataupun informasi yang beredar di media sosial.
Mengingat, banyaknya konten yang bersifat saling menjatuhkan satu dengan yang lain.
“Harusnya, para tokoh kita saat ini dapat memberikan pendidikan politik yang baik. Jangan sampai mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak layak didengar oleh masyarakat. Apakah hanya seorang tamatan SMA, tidak boleh memimpin Batam? Saya pikir semua kita memiliki kesempatan yang sama,” katanya lagi.
Sementara, Jefri, perantau asal Sumbar mengatakan bahwa tingkat pendidikan dari kontestan Pilkada nanti hanya menjadi salah satu pertimbangan bagi pemilih.
“Sebetulnya, mau dia SMA atau Sarjana, yang paling penting kesejahteraan masyarakat dan ekonomi Batam tumbuh positif,” jelasnya. (*)
*Laporan: Dani Ramdani
