Oleh: Koordinator Penyuluh Pertanian UPTD BPP Puspahiang, Asep Luzni Adi Nugraha, SP
OPINI – Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP merupakan tempat pertemuan dan koordinasi antara penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha yang berfungsi untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian, BPP dibentuk dan ditetapkan di setiap kecamatan berpotensi pertanian oleh bupati/walikota dan dikepalai oleh seorang koordinator BPP.
BPP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan camat setempat beserta kepala desa di masing-masing Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP). Tugas dan fungsi BPP diimplementasikan dengan penguatan peran BPP sebagai pusat data dan informasi, pusat gerakan pembangunan, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis, dan pusat pengembangan jejaring kemitraan.
Optimalisasi lima Peran BPP dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di kecamatan dengan (a) tersedianya data dan informasi; (b) terjalinnya sinergitas kegiatan pembangunan pertanian; (c) terlaksananya pembelajaran usaha tani; (e) terlaksananya jejaring kemitraan; serta (d) terlaksananya konsultasi agribisnis.
UPTD BPP Puspahiang sebagai pelaksana teknis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya, menjadi garda terdepan pembangunan sumberdaya pertanian di tingkat kecamatan hingga desa yang bersinggungan langsung dengan masyarakat tani.
BPP menjalanan tugas dan fungsi dalam menjamin (a.) Tersedianya fasilitas untuk menyusun program dan rencana kerja penyuluhan yang tertib, (b.) Tersedianya fasilitas untuk menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi dan pasar, (c.) Terselenggaranya kerjasama antara peneliti, PPL, petani/kontak tani-nelayan dan para pelaku agribisnis lainnya, (d.) Tersedianya fasilitas untuk kegiatan belajar dan forum-forum pertemuan bagi petani dan bagi penyuluh, dan (e.) mendampingi serta melakukan pembinaan kelembagaan kelompok tani dalam menyusun rencana detil kebutuhan kelompok, rencana tanam dan sebagainya.
Selain itu, dalam mendukung program Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam antisipasi dampak variabilitas iklim dan iklim ekstrim terhadap ketahanan pangan dengan melakukan pendataan lahan sawah tadah hujan dengan IP <200, serta pengajuan perbaikan jaringan irigasi, pompanisasi dan pipanisasi untuk pengairan sawah, serta melakukan pendampingan dan penyuluhan kepada petani terkait, konservasi lahan dan air, serta teknis budidaya yang ramah lingkungan, antisipasi gagal panen dengan AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi).
UPTD BPP Puspahiang bertindak sebagai fasilitator dalam peningkatan kapasitas penyuluh dan petani melalui seminar dan pelatihan pertanian, baik secara praktek langsung di lapangan dengan sekolah lapang, mau pun secara daring melalui webinar via ‘zoom’ yang diadakan oleh Kementerian Pertanian. Selain itu, BPP Puspahiang juga memfasilitasi registrasi kebun manggis sebagai daya dukung dan prasyaratan ekspor manggis, serta memberikan sosialisasi kepada petani manggis terkait teknis budidaya manggis yang sesuai dengan SOP – GAP (Standard Operational Procedure – Good Agriculture Practice) manggis ekspor. Registrasi kebun manggis ini diperlukan oleh negara tujuan untuk dapat ditelusuri sumber kebun manggis dan teknis budidaya manggis yang aman.
Saat ini sektor pertanian dihadapkan pada tantangan regenerasi sumber daya manusia yang kurang baik, karena rendahnya minat generasi muda untuk menekuni dunia pertanian. BPP puspahiang menjadi tempat layanan pengembangan agribisnis dalam meningkatkan minat kewirausahaan pertanian, guna mendukung upaya pemerintah dalam regenerasi petani yaitu dengan melalui program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS) yang berkolaborasi dengan berbagai pihak.
Output dari program YESS ini, yaitu terciptanya dan tersedianya tenaga kerja pertanian serta wirausahawan muda di bidang pertanian. *
