mandalapos.co.id, Natuna- Anggota DPRD Natuna dari Partai Hanura, Junaidi, berharap Gubernur Kepri terpilih periode 2021-2024, Ansar Ahmad, dapat meninjau kembali porsi pembagian DBH Migas ke Pemerintah Pusat.
Menurut Junaidi, Natuna dengan status daerah penghasil layak mendapatkan porsi lebih di bandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna itu juga mengatakan , Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) untuk Kabupaten Natuna jauh dari kata adil.
“Betul, memang ini permasaalahan lama, pembagian DBH Migas itu diatur oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, akan tetapi dengan porsi yang ada tentunya jauh dari kata adil,” ungkapnya, Senin (12/04/2021) siang.
Junaidi menjelaskan, perolehan angka pembagian DBH Migas sangat berguna bagi Natuna karena bisa menunjang jumlah APBD dari sisi pendapatan daerah untuk bisa bersaing dengan kabupaten/kota lainnya di Kepri.
“Setidaknya kita sebagai daerah penghasil bisa diperhatikan lagi terkait pembagian DBH Migas ini agar kita dapat bersaing dengan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepri,” terangnya
Namun kata Junaidi, dengan porsi yang diperoleh meski sebagai daerah penghasil Natuna tidak boleh egois.
“Memang kita tidak boleh terlalu egois dengan hasil pembagian DBH Migas ini, namun setidaknya dengan ini kita dapat bersaing dengan daerah lain yang lebih maju,” pungkasnya. (adv)
***red
