Mandalapos.co.id, Indramayu– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Barat, membentuk 27 Posko Darurat Penanganan COVID-19 di seluruh kota dan kabupaten di Jabar.
Langkah itu dilakukan sebagai bentuk kontribusi PDIP terhadap kondisi dan situasi pandemi COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan di Jawa Barat terutama menghadapi penerapan PPKM Darurat yang saat ini diberlakukan pemerintah.
Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono mengatakan, Posko Darurat Penanganan COVID-19 di seluruh kota/kabupaten di Jabar, merupakan instruksi DPP Partai dan perintah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang sudah dibahas dalam rapat DPD PDIP Jawa Barat.
Ono menjelaskan, Posko Darurat tersebut dibentuk sebagai antisipasi situasi kondisi saat ini, di mana vaksinasi belum 100 persen dilakukan dan penyebaran virus masih sangat tinggi.
Kemudian pendataan masyarakat yang terpapar belum presisi, distribusi bantuan harus dikawal, pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terpapar, terutama yang menjalankan isolasi mandiri (isoman) perlu didampingi serta terkait PPKM di Jawa Barat yang masih level 4, level 3 dan seterusnya perlu diturunkan levelnya.
“Untuk itu Posko darurat bertugas melakukan pendataan terhadap masyarakat baik yang saat ini ditangani oleh Rumah Sakit, Puskesmas Tenaga Kesehatan amaupun belum atau yang melakukan Isoma,” tutur Ono saat menyerahkan paket sembako secara simbolis di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu, Sabtu,(31/7/2021).
Ono mencontohkan, kejadian di Kabupaten Indramayu, banyak kasus masyarakat yang sakit bahkan meninggal dunia dengan ciri-ciri COVID-19. Tetapi tidak dilakukan swab maupun PCR bahkan tidak dilakukan dengan protokol kesehatan (prokes).
“Saya sebut saja di Desa Cikawung Blok Ciwado Kecamatan terisi dalam satu lingkungan ada yang meninggal hingga 20 orang dan saya yakin ini tidak tergarap,” imbuhnya.
Maka, Posko Darurat COVID-19 ini penting untuk memberikan pendampingan program pemerintah berkaitan dengan distribusi bantuan seperti BPNT, BST, BLT dan lainnya, termasuk pesan antar makanan bagi masyarakat yang isoman di rumah.
Kemudian, mendistribusikan bantuan sembako bagi masyarakat terpapar atau masyarakat yang benar-benar terdampak PPKM secara ekonomi serta meminjamkan tabung oksigen bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ono menegaskan, kegiatan Posko Darurat ini melibatkan 3 pilar partai yaitu struktural partai dari DPC hingga anak ranting, legislatif partai dari DPR RI hingga DPRD Kabupaten/Kota serta eksekutif dari kepala daerah dan waki kepala daerah.
“Posko Darurat COVID-19 ini adalah kegiatan atau bentuk kepedulian partai dan gerakan kemanusiaan dari PDIP untuk rakyat khususnya menghadapi COVID-19,” terang anggota Komisi IV DPR RI ini.
Ono menambah, bahwa Posko Darurat COVID-19 di Jawa Barat dibiayai secara gotong royong oleh 3 pilar partai di Jawa Barat. Untuk anggota DPR RI berkewajiban membagikan paket sembako dengan gotong royong iuran Rp50 Juta per orang, DPRD Kabupaten/Kota kontribusi iuran Rp30 juta per orang, kepala daerah Rp100 juta dan wakil kepala daerah Rp50 juta.
Sementara untuk seluruh kader PDIP di Jawa Barat yang berada di DPR RI sebanyak 13 orang, DPRD Provinsi 20 orang, DPRD Kabupaten 207 orang, kader PDIP yang menjadi kepala daerah 10 orang dan wakil kepala daerah 8 orang.
“Maka terakumulasi untuk 27 Posko Darurat di Jawa Barat terkumpul sebanyak Rp12,4 miliar,” terangnya.
Ono mengimbau kepada seluruh kader struktural partai untuk bersama-sama melakukan gerakan gotong royong dari seluruh kader partai, termasuk yang mempunyai rezeki lebih agar dapat berkontribusi membantu kondisi masyarakat yang saat ini membutuhkan sehingga keberadaan partai dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Jadi untuk pengurus PAC mohon dapat membantu walaupun hanya tenaga karena ini adalah misi kemanusiaan yang sedang diprogramkan partai untuk rakyat,” pungkas Ono.
Laporan : Resman. S
