Mandalapos.co.id, Natuna- Pemerintah Kabupaten Natuna sejatinya menginginkan pembangunan bandara sipil di Pulau Bunguran.

Sebagaimana diketahui, saat ini Bandara di Kota Ranai merupakan milik Lanud Raden Sadjad dan hanya berstatus enclave sipil atau penggunaan bersama penerbangan sipil dan militer.

Namun, rencana  pembangunan bandara sipil di Pulau Bunguran atau di wilayah dekat Kota Ranai, ternyata tak disetujui oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

“Natuna dulu ada rencana membangun bandara sipil di Ranai Pulau Bunguran. Kemarin itu, Menko Marves mengatakan, enggak usah dibangun di situ lagi. Lebih baik bangun di Pulau Laut,” kata Wakil Bupati Natuna Rodial Huda, melansir Antara, Kamis (9/9/21).

Rodhial Huda mengatakan, pemerintah daerah pun menyambut baik rencana pemerintah pusat itu, karena Pulau Laut merupakan pulau terujung Indonesia, sehingga harus dilengkapi berbagai fasilitas memadai.

Selain itu, masih menurut dia, keberadaan bandara di Pulau Laut tersebut juga dipercaya bisa memperkuat NKRI.

Wagub menyampaikan, Menko Luhut meminta pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten segera membuat kajian pembangunan bandara di Pulau Laut.

“Pemkab, kalau dibutuhkan lahan, kajiannya ke situ,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan, selain bandara, di Pulau Laut harus dibangun kawasan terpadu untuk bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (Poleksosbudhankam). Dengan begitu, Indonesia seperti memiliki kapal induk yang tidak bisa ditenggelamkan.

“Karena lokasi pulau berada di paling ujung, sehingga kita jauh lebih kuat dipandang dari sisi geopolitik dan segala macam,” kata dia sembari mengusulkan agar pulau itu dibangun layaknya pangkalan militer Okinawa dan Hawaii.

***Alfi