Mandalapos.co.id, Natuna- Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna menggelar kegiatan penguatan SKN (Sistem Kesehatan Nasional) melalui pembinaan pokjanal posyandu secara berjenjang.
Kegiatan dalam rangka revitalisasi posyandu sekaligus pemberian penghargaan kepada kader berprestasi di Natuna ini, digelar selama 2 hari mulai 7 hingga 8 Oktober 2021, di Hotel Tren Central Ranai.
Penguatan tersebut sekaligus menjadi agenda pertemuan dan koordinasi dengan Pokjanal Posyandu di Kabupaten Natuna. Hal ini mengingat keberadaan posyandu sangat dibutuhkan dalam pendekatan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut para pemateri yang berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dan TP PKK juga menyampaikan berbagai hal seperti Sarana Prasarana di Posyandu, kesejahteraan kader, anggaran untuk Posyandu, serta peluang dan tantangan operasional posyandu di masa pandemi.
Pandemi Covid-19 ikut menimbulkan dampak psikologis, fisik, dan ekonomi di awal masa pandemi yang membuat kader posyandu, ibu balita, balita dan ibu hamil di Indonesia terkena dampaknya. Ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah kunjungan balita, ibu balita dan ibu hamil ke posyandu secara drastis.
Meski demikian upaya kesehatan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam adaptasi kebiasaan baru tetap dilakukan sebagai upaya percepatan pencegahan stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi kesehatan, serta surveilans kesehatan berbasis masyarakat rangka pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Ketua TP PKK Kabupaten Natuna, Septi Dwiyani Siswandi, yang turut memberikan materi dengan tema peluang dan tantangan operasional posyandu di masa pandemi, memaparkan bahwa keberadaan posyandu sangat penting bagi masyarakat khususnya bagi ibu dan balita.
Terlebih dalam situasi pandemi ini, Septi mengaku mengapresiasi Posyandu di desa-desa yang masih berjalan namun dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat.
“Peningkatan kasus covid-19 membuat beberapa posyandu tak melakukan penimbangan, mereka hanya imunisasi. Ini juga karena masyarakat takut membawa anaknya ke posyandu. Kemudian, petugas nakes juga tengah terpokus pada penanganan covid-19, itu tantangan operasional posyandu di masa pandemi ini,” sebut Septi.
Meski demikian, dirinya pun mengajak seluruh pihak terutama kader posyandu dan PKK untuk memotivasi warga mengikuti posyandu. Terutama bagi ibu yang memiliki balita agar tetap berkunjung ke posyandu.
Sementara itu, Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Natuna, Asmir, mengatakan dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana posyandu serta pemberdayaan posyandu, bisa bersumber dari anggaran di Dinas Kesehatan, Dana Desa, CSR, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Meski demikian menurut Asmir, semua pembangunan dan alat untuk posyandu sebenarnya menjadi tanggungjawab desa.
“Tapi dinas kesehatan dan dpmd bisa mensupport berupa hibah, kami di bappeda sudah bicarakan itu. Misal pembelian timbangan bisa aja dinkes beli nanti dihibahkan ke posyandu. Tetapi kita mengharap dana desa juga,” sebut Asmir.
Sementara itu perwakilan dari Puskesmas Tanjung, Zainuddin, menyampaikan terkait keluhan para kader posyandu di wilayahnya yang mengaku tak mendapatkan honor lagi.
“Kendala kami di lapangan ini masalah honornya, ibu kader kami sekarang sudah lemah, bisa dihitung yang masih semangat. Kalau dulu itu kader semangat saat anggaran honor kader masih di dinas kesehatan. Harapan kami kedepan bisa tak kita alih ke cara lama, jangan dimasuk anggaran posyandu di dinas pemberdayaan desa,” ujar Zainuddin.
Menanggapi hal ini, Kabid Sosial Budaya BP3D Natuna, Asmir, mengatakan menurut peraturan, honor bagi kader posyandu telah ditetapkan untuk dianggarkan menggunakan Dana Desa, sehingga pihaknya tidak bisa mengalihkan anggaran honor kader kembali ke dinas kesehatan. ***Advetorial
