Mandalapos.co.id, Asahan – Pemerintah Kabupaten Asahan diminta untuk lebih terbuka alias transparan soal refocusing APBD Tahun 2021, lantaran adanya pembiayaan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.
Hal itu dilontarkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Independent Hukum Indonesia (IHI) Kabupaten Asahan ,Bahrum, kepada mandalapos, Selasa (12/10/21).
“Kita harapkan agar pemerintah Kabupaten Asahan lebih transparan, untuk tahun 2021 ini berapa persen pemerintah Kabupaten Asahan terkena dampak refocusing oleh pemerintah pusat, ” ujar Bahrum.
Lebih lanjut Bahrum menjelaskan, selama dua tahun berturut-turut masa pandemi Covid – 19, Kabupaten Asahan juga tak luput dari imbasnya. Namun bukan hanya karena masalah pandemi Covid – 19, lantas semua permasalahan dialihkan dengan alasan refocusing.
“Dalam permasalahan menyangkut kebijakan pemerintah Kabupaten Asahan, terkait pos-pos anggaran ataupun dinas di pemerintahan yang terkena dampak refocusing, baik dari anggaran APBD Asahan ataupun APBN ( DAK / DAU – red ). Pemerintah kabupaten Asahan diminta harus transparan ke Publik, ketika ditanya terkait anggaran refocusing, jangan semua Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) saling lempar bola sesama OPD lainnya,” tegas Bahrum.
Selain itu, Bahrum juga menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Asahan bisa memilah anggaran yang akan di refocusing dari tiap OPD.
“Dalam memilah anggaran untuk di refocusing , mana seharusnya yang lebih penting (Urgent) untuk kepentingan masyarakat banyak dari pada kepentingan satu kelompok saja, terutama anggaran khusus yang menyangkut tentang kegiatan Insfratuktur, kesehatan, pendidikan serta ekonomi,” sebutnya.
“Dalam waktu dekat ini Dewan Pimpinan Pusat Independent Hukum Indonesia (IHI) juga akan beraudiensi dengan Bupati Asahan terkait refocusing anggaran Kabupaten Asahan, ” imbuhnya. ***( JH)
