mandalapos.co.id, Natuna – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melakukan kunjungan ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, selama 2 hari, 23-24 November 2021.
Usai mengunjungi Kecamatan Pulau Laut sebagai wilayah terluar, dua menteri Kabinet Presiden Joko Widodo itu menyempatkan bertemu awak media Natuna sebelum beranjak kembali ke Jakarta.
Disinggung soal Dana Bagi Hasil (DBH) Migas bagi Natuna yang kian mengecil, ketimbang Dana Alokasi Khusus. Mendagri Tito Karnavian mengaku belum bisa menjawab pertanyaan itu.
“Memang ada aturan perumusan DBH ini, nanti akan dilihat, kita koordinasi dengan Kemenkeu Dirjen Perimbangan,” ucap Tito.
“Kita juga akan melihat potensi DBH natuna bagaimana, apakah memenuhi rumusan itu atau tidak, saya belum bisa jawab itu sekarang. Prinsipnya sesuai peraturan yang ada,” tambahnya.
Sebelumnya usai melakukan rapat koordinasi di Kantor Bupati Natuna pada Selasa (23/11). Mendagri Tito juga menyinggung kapasitas fiskal Natuna yang disebutnya susah untuk melakukan percepatan pembangunan.
“Karena kan anggaran (APBD Natuna) cuma Rp1 triliun, itu pun belum tentu tercapai, sebagian besar untuk belanja pegawai, kemudian sebagian untuk yang sudah wajib untuk pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen, jadi ruang fiskal hanya 20 sampai 30 persen, untuk belanja operasional dan modal, untuk lakukan percepatan pembangunan susah,” ujar Tito.
Untuk mengatasi masalah tersebut, lanjut eks Kapolri itu, Natuna perlu ‘dikeroyok’ oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat, dengan membuatkan program-program.
“Kami sebelum berangkat ke Natuna sudah rapat dengan lintas kementerian. Kita sudah rekap mau membuat apa saja, ada macam-macam misal dari Kemenkominfo ada 38 BTS baru dibuat untuk memperkuat IT (Informasi dan teknologi), perumahan oleh Kementerian PUPR, perbaikan sarana pendidikan oleh Kemendikbud, dan pasar oleh Kementerian Perdagangan, nanti kita tinggal evaluasi mana yang sudah mana yang belum,” jelas Tito.
“Setelah kembali ke Jakarta, kami akan follow up dengan rapat bersama kementerian dan lembaga terkait,” imbuhnya.
