Mandalapos.co.id, Buton Tengah – Puluhan Kepala Desa (Kades) di 7 kecamatan se- Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara, sambut baik kehadiran Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf, pasca dilantik 25 Mei 2023 oleh Gubernur Ali Mazi.
Hal itu nampak terlihat dari antusias banyaknya puluhan kades mendatangi Kantor DPRD Buton Tengah, untuk menghadiri langsung acara serah terima jabatan Pj Bupati Buton Tengah periode 2022-2023, Muhammad Yusup, kepada Pj Bupati Buton Tengah periode 2023-2024, Andi Muhammad Yusuf, dan pidato perdana Pj Bupati, yang digelar di Aula DPRD Buton Tengah, Selasa (30/5/2023).
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Buton Tengah, Muh Zariun menyampaikan, selain hadir karena undangan, kehadiran puluhan kades di 67 desa se-Buton Tengah ingin menyambut kehadiran perdana Pj Bupati di Kabupaten Buton Tengah.
“APDESI Buteng mengucapkan selamat kepada Bapak Andi Muhammad Yusuf telah terlantik sebagai Pj Bupati Buton Tengah. Semoga satu tahun kepemimpinan beliau di Buton Tengah membawa kemajuan untuk daerah,” ucap Muh Zariun kepada awak media Mandalapos.
Kades Baruta Lestari ini mengharapkan, kepemimpinan Pj Bupati Andi Muhammad Yusuf dapat kembali melanjutkan program kerja Bupati dan Pj Bupati sebelumnya, baik itu pembangunan kantor, Infrastruktur jalan dan pemberdayaan masyarakat.
“Harapan kami, program kerja yang sudah berjalan, baik itu pembangunan perkantoran tetap dilanjutkan. Kamipun mengharapkan pembangunan infrastruktur jalan dapat dilanjutkan kembali karena ini akses penting kelancaran perekonomian masyarakat,” tuturnya.
Terakhir ia menambahkan, mewakili masyarakat yang ada di desa, mengharapkan keluhan yang diterima honorer di desa, baik itu honorer perangkat desa, perangkat masjid, kader posyandu, dan hansip dapat diperhatikan oleh Pj Bupati Muhammad Yusuf.
“Tentunya, kami masyarakat di desa mengharapkan Pj Bupati Andi Muhammad Yusuf dapat memperhatikan keluhan masyarakat di desa terkait penambahan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di tiap desa. Sebab, intensif yang diterima honorer di desa mengunakan anggaran ADD masih terbilang belum cukup memberikan kesejahteraan honorer desa. Olehnya, kamipun berharap masalah ini dapat diperhatikan oleh pemerintah,” tutupnya. ***
*Laporan : Ahmad Subarjo
