Mandalapos.co.id, Natuna – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas menggelar Talk Show Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Kabupaten Natuna, Jumat, 28 Oktober 2022.
Kegiatan yang berlangsung di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur itu bertajuk “siap sukseskan pendataan Regsosek, siap mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera”.
Membacakan pidato Bupati Natuna, Asisten III Bidang Administrasi Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Natuna, Tasrif, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan Talk Show Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
“Regsosek bertujuan untuk mengumpulkan data secara terpadu yang akan digunakan dalam menyusun dan menyalurkan program-program pemerintah kedepan,” tuturnya.
Tasrif berharap, melalui data yang terkumpul mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT).
“Dengan data ini juga bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah lebih tepat sasaran,” jelas dia.
Tasrif mengungkapkan, upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi terus dilakukan pemerintah daerah melalui program ini juga dapat mensingkronisasi anggaran dalam menekan angka kemiskinan.
Tasrif berharap, Camat hingga Kades mendukung dan menjadi agen informasi pentingnya Regsosek ini dalam pembangunan daerah.
Sementara, Perencana Ahli Madya Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian BPN/Bappenas, Widaryatmo, mengatakan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) akan mendatangi seluruh masyarakat secara door to door.
“Regsosek ini semua penduduk didata dan ditanya kondisi sosial ekonominya. Petugas BPS akan mendatangi bapak ibu ke rumah, kami tak liat apakah dia kaya atau miskin,” jelasnya.
Menurut Widaryatmo, Regsosek ini muncul sebagai keperihatinan Presiden RI karena pemerintah tidak punya data akurat terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Pasti bapak ibu pernah dengar ada yang kaya mendapat bantuan, sementara yang miskin tidak dapat. Memang kehidupan itu sangat dinamis, ada yang mungkin dulunya kaya kini jadi miskin, dan sebaliknya,” tuturnya.
Maka dari itu sebut Widaryatmo, pemerintah harus mengupdate datanya, sebab jika tidak dimutakhirkan orang yang dulunya tercatat miskin, akan seterusnya miskin.
“Tujuannya supaya kita tau siapa penduduk miskin sebenarnya. Tetapi jangan diharapkan bapak ibu didata jadi miskin semua. Jadi tujuannya bukan sekedar untuk bansos, tapi untuk mengukur kondisi sosial ekonomi rakyatnya seperti apa,” terangnya.
Lalu bagaimana jika ada masyarakat yang tidak terdata? Widaryatmo mengatakan masyarakat bisa menghubungi call center yang disiapkan oleh BPS. Nantinya laporan itu akan segera ditindaklanjuti oleh tim BPS. ***Alfian
