Mandalapos.co.id, Anambas – DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban (LPP) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021, Selasa (19/7).
Secara umum, fraksi-fraksi DPRD Kepulauan Anambas dalam penyampaian pandangannya mengapresiasi kinerja Pemda setempat yang sudah berjalan baik.
Namun Fraksi PAN yang pandangannya disampaikan oleh Jasril, meminta Pemkab Kepulauan Anambas melakukan terobosan-terobosan dalam memanfaatkan APBD, agar jadi bahan evaluasi di tahun selanjutnya dalam perbaikan dan pembenahan.
“Kami rasa, perlu hal-hal baru yang bisa.menjadi terobosan dalam pemanfaatan APBD yang telah ada, sehingga dari PAD bisa lebih maksimal lagi, mengingat melimpahnya kekayaan yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya,” kata Jasril.
Saran dan pendapat kepada Pemkab Kepulauan Anambas juga disampaikan Fraksi Karya Indonesia Raya (KIR). Disampaikan oleh Rocky Hasudungan Sinaga, Fraksi KIR berpesan agar pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam menggunakan APBD, karena masih banyak hal yang ganjil dalam penggunaan anggaran.
“Kami sangat berharap tidak adanya lagi penemuan dari BPK terkait kesalahan penggunaan anggaran. Tujuannya, agar kedepannya APBD dapat maksimal,” ucap Rocky.
Ditemui awak media usai rapat paripurna, Rocky kembali menuturkan harapannya agar pemda menetapkan angka pendapatan secara spesifik dan terukur, serta ada dasar hukum yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Jadi kita harap pemda menganggarkan sesuai peraturan perundang-undangan tentang sumber pendapatan itu. Memang dalam pelaksanaannya kadang bahwa pendapatan itu bisa mengalami perubahan di separuh jalan, seperti kita alami di 2021, dimana yang kita targetkan dana perimbangan sekian, ternyata ada perubahan dari pusat melalui PMK, itu ada penurunan,” tuturnya.
Terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapatkan pemda Kepulauan Anambas dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Rocky, opini BPK tersebut memang secara rill disebutkan dalam LHP BPK, meskipun masih ada temuan-temuan dalam pelaporan keuangan pemda.
“Temuan ini seperti saya sampaikan tadi, bahwa memang berbicara laporan kuangan ini tidak segampang dibayangkan, sangat sulit dan rumit, ini berkaitan dengan masalah SDM yang membuat laporannya dan menyangkut semua opd. Kadang dari BKD dan Inspektorat sudah melakukan kerja sebaik mungkin, tapi mungkin OPD lemah memberi informasi data atau hal dibutuhkan agar laporan keuangan ini lebih baik,” sebutnya.
Menurut Rocky untuk memperbaiki pelaporan keuangan Pemkab Anambas, seluruh OPD harus ikut berperan aktif sehingga tidak bertumpu dengan BKD dan Inspektorat.
Lanjut katanya, terkait pelaporan keuangan Pemkab Anambas yang dinilainya masih mendapatkan banyak catatan dari BPK, pihaknya akan segera menggelar rapat dengar pendapat dengan para OPD terkait.
“Terutama dengan Inspektorat, karena Inspektorat filter pertama dari pemda, dia harus berperan betul agar laporan keuangan pemda sudah terfilter dengan baik sebelum dilaporkan ke BPK,” tandasnya.
Usai mendengarkan pandangan fraksi DPRD, giliranBupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, yang menyampaikan jawabannya atas pandangan fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021.
Dituturkan Haris, kritikan dan masukan dari DPRD dianggapnya sebagai dorongan semangat untuk Pemda dan OPD Kepulauan Anambas untuk lebih baik lagi.
Haris bahkan setuju atas pandangan Fraksi PAN yang mengatakan Pemkab Kepulauan Anambas perlu melakukan terobosan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami setuju bahwa kita harus terus menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatqan PAD merupakan suatu sasaran kami melalui dinas terkait, Insya Allah kita terus menggali sumber PAD yang mungkin hingga kini belum tersentuh. Namun dari sisi pemerintah kita juga memiliki pertimbangan sosial terhadap masyarakat,” tuturnya. ***Yahya
