mandalapos.co.id, Indramayu – Bupati Indramayu Nina Agustina Da’i Bachtiar bertemu dengan Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo, Kamis, 14 Oktober 2021 di Pendopo Indramayu.
Kedatangan Hasto ke Kabupaten Indramayu Jawa Barat, didampingi sejumlah pejabat dari BKKBN Pusat.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membicarakan program-program kependudukan dan keluarga berencana. aSelain itu, juga disepakati bahwa BKKBN memberikan perhatian penuh terhadap upaya-upaya penanganan Covid-19 melalui vaksinasi dan kegiatan keluarga berencana.
Hasto menyampaikan apresiasi atas komitmen Bupati Nina Agustina dalam melaksanakan seluruh program BKKBN. Atas komitmennya itu, BKKBN menggelontorkan anggaran sebesar Rp11,8 miliar untuk Indramayu.
“Terima kasih untuk Ibu Bupati Indramayu atas komitmennya kepada masyarakat dalam mensukseskan program Bangga Kencana, program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya.
Hasto menambahkan, anggaran yang diberikan BKKBN kepada Pemkab Indramayu, digunakan untuk kegiatan percepatan vaksinasi serta kebutuhan lain menyangkut klaim jasa medis bagi bidan dalam penanganan persalinan dan lain-lain.
“Sekarang sudah kami bantu anggaran, jadi bidan atau tenaga medis tidak perlu repot-repot lagi mengurus klaim melalui BPJS karena sudah disiapkan oleh bupati,” ujar Hasto.
Bupati Nina Agustina menyatakan, perhatian BKKBN Pusat untuk Indramayu merupakan buah dari kerja keras semua pihak dan masyarakat. Sebagai salah satu daerah yang memiliki persoalan kualitas hidup penduduk, Indramayu telah membuat sejumlah skema penanganan.
Salah satu skema itu antara lain program pencegahan kasus stunting melalui sebuah gerakan yang disebut Gesit (Gerakan Penanganan Stunting Indramayu Terpadu) –
“Kasus stunting menjadi perhatian serius kami. Sebab stunting menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hidup penduduk,” jelas orang nomor satu Indramayu itu.
Selain skema pencegahan stunting, imbuh Bupati Nina Agustina, Pemkab Indramayu juga fokus pada program pengendalian penduduk. Tujuannya agar terjadi keseimbangan populasi dengan kondisi sosial dan ekonomi daerah.
“Langkah awal pengendalian penduduk, akan kami adakan kegiatan sterilisasi pada pria dan wanita (vasektomi dan tubektomi) yang akan diselenggarakan mulai akhir Oktober tahun ini,” imbuhnya. ***(Resman S)
