Mandalapos.co.id, Tasikmalaya – Ketua BPD dan anggota BPD Desa Cikubang, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, mendesak Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Cikubang agar memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban penggunaan keuangan kegiatan tersebut kepada BPD.
Ketua BPD Desa Cikubang, Dindin Fathudin, menilai ketua panitia Pilkades Cikubang kurang transparan dalam penggunaan keuangan untuk kegiatan pilkades, dengan total anggaran sebesar Rp117 juta, dengan rincian Rp97 juta APBDes dan Rp20 juta bantuan keuangan dari Pemkab Tasikmalaya.
Bahkan, Dindin mengaku honorarium untuk BPD sebagai penanggungjawab kegiatan juga tidak dicairkan, meskipun telah tertera dalam rancangan anggaran belanja kegiatan pilkades.
“Ketua panitia ga transparan, dipanggil musyawarah oleh Muspika dan BPD panitia cuma menyampaikan penggunaan secara globalnya saja,” ujarnya.
Melihat tidak transparannya ketua panitia pilkades, Dindin pun dan anggotanya mempertanyakan hal itu ke Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya.
“Inspektorat suruh buat musyawarah desa (musdes) khusus, jadi saya buat surat lagi buat Muspika, udah diselenggarakan kemarin Selasa (10/10) ternyata bu ketua ga hadir, alasannya ada kegiatan di Kementerian Perdagangan,” ungkapnya.
Dindin pun berharap, Ketua Panitia Pilkades Cikubang bisa terbuka apa adanya kepada BPD terkait pertanggungjawaban keuangan kegiatan tersebut.
“Uang Rp6,5 juta itu belum dikasih untuk honorarium BPD sebagai penanggung jawab, kata panitia sudah habis uangnya, malahan sama panitia disuruh tanya ke desa. Jadi sebenarnya uang itu dipakai apa saja, coba transparan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media mandalapos belum berhasil menemui Ketua Panitia Pilkades Cikubang. Namun, konfirmasi hal ini akan terus diupayakan. ***
***YAHYA
