Mandalapos.co.id, Natuna — Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bagaikan pil pahit yang terpaksa ditelan daerah-daerah berkarakteristik kepulauan seperti Kabupaten Natuna.
Salah satu yang paling memberatkan adalah pembagian zonasi kewenangan pada Lautan dan sumber daya alam di dalamnya. Di mana kewenangan kabupaten/kota cuma ‘mentok’ di bibir pantai.
Geografis Kabupaten Natuna sendiri terdiri atas 99 persen perairan dan 1 persen daratan. Undang-undang tersebut secara otomatis menghilangkan kesaktian Kabupaten Natuna di lautnya sendiri.
Hal inilah yang sering dikeluhkan Pemkab Natuna. Teranyar, Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda, menyampaikan keterbatasan daerahnya itu ke Komandan Korem (Danrem) 033/WP dan Inspektur Komando Operasi Udara 1.
“Terimakasih kepada 2 bintang yang datang ke Natuna membawa kabar gembira, membawa sumber daya tenaganya untuk membangun. Karena Kami pemda punya keterbatasan yang teramat sangat menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014. 99 persen wilayah Natuna laut, Bupati cuma berkuasa di 1 persen wilayahnya. Ngeri itu pak! ” tutur Rodhial Huda di malam ramah tamah Forkopimda Natuna dengan Danrem dan Irkoopsud 1, Selasa (20/9) malam.
Tak sampai disitu kata Rodhial, dari 1 persen daratan yang dikelola Pemda Natuna, kewenangan atas pengelolaan hutan dan sumber daya pertambangan, juga diambil alih pusat.
“Jadi pak bupati ini seperti pak RT jaman dahulu, tak banyak kewenangannya. Tetapi semoga keterbatasan itu bisa ditutupi TNI-Polri yang membantu dalam segala macam hal,” ujarnya.
Menurut Rodhial, Natuna memiliki 2 sumber daya alam besar, yakni Migas dan perikanan. Selain itu, Natuna adalah satu-satunya wilayah perbatasan di Indonesia, yang berbatasan dengan banyak negara.
“Membangun natuna itu tak rugi, karena sumber uangnya dari sini,” ujarnya.
Namun demikian sebut Rodhial, saat ini laut Natuna kerap diganggu kapal ikan asing. Sebab, ia menilai wajah pembangunan di beranda terdepan Indonesia ini, masih jomplang dibandingkan negara lain.
“Seandainya di perbatasan ini banyak kemajuan, baru negara tetangga itu segan ganggu kita,” ucapnya.
Rodhial pun berharap, kedatangan Danrem 033/WP dan Irkoopsud 1 bisa memberi masukan ke pemerintah pusat, sehingga Natuna bisa dibangun setara dengan perbatasan negara tetangga.
“Dulu imagenya kalau ada TNI tak jalan pembangunan, tapi kini berubah, Natuna akan berkembang karena ada TNI-Polri. Jadi kami di perbatasan yang banyak kekurangan ini mohon dibantu,” tandas Rodhial.
Sementara itu, Danrem 033/WP Brigjen TNI Yudi Yulistyanto, mengatakan ia telah menyampaikan ke para Babinsa di Natuna untuk mendukung dan membantu pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan.
“Kita berjanji mendukung semampu kita supaya tanah air ini maju. Intinya mari kita bekerja bersama-sama,” ajaknya.
**** Alfian
