Mandalapos.co.id, Probolinggo – Buntut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 128 tenaga PTT/honorer di RSUD. Dr Moh. Saleh Probolinggo, DPRD dilurug gabungan Ormas dan warga Probolinggo, Rabu (2/3/2022).
Gabungan ormas dan LSM yang menamai diri Aliansi LSM Probolinggo tersebut menuntut ketua DPRD kota Probolinggo menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Aliansi bersama komisi tiga beberapa waktu lalu.
Untuk dikatahui, sebelumnya perkara ini telah menjadi materi pembahasan dalam RDP di Komisi Tiga, namun beberapa kesimpulan dari hasil RDP tersebut belum menjadi rekomendasi DPRD ke pemerintah.
Aliansi LSM menilai, keputusan PHK 128 tenaga honorer RSUD DR. Moh. Saleh tersebut dinilai kurang tepat, selain dianggap sebagai keputusan sepihak, pemberhentian 128 pekerja yang telah mengabdi selama puluhan tahun itu diduga berafiliasi politik.
“Di tengah sulitnya mencari pekerjaan seperti ini, tak sepantasnya pemerintah malah menciptakan pengangguran, jika PHK didasari karena overload pekerja, lantas kenapa dulu melakukan perekrutan, dan kenapa baru puluhan tahun baru diketahui kalau overload,” Kata Eko Prasetyo penanggung jawab aksi.
“Kami hanya ingin mereka yang di berhentikan tidak diangggurkan, harusnya tetap diperdayakan, karena setidaknya mereka memiliki keterampilan, terlebih nanti kota Probolinggo memiliki rumah sakit baru yang tentunya butuh banyak tenaga medis, sambil menunggu selesainya rumah sakit baru, kan bisa 128 orang itu di distribusikan ke OPD lain” jelas Eko.
Eko melanjutkan, menurutnya beberapa solusi telah disimpulkan saat RDP bersama komisi tiga beberapa waktu lalu, yang pada dasarnya 128 pekerja tersebut dihindarkan dari pengangguran, namun kesimpulan hasil RDP bareng komisi tiga tidak pernah diteruskan ke pemerintah oleh jajaran ketua DPRD kota Probolinggo.
Ada yang menarik di lokasi saat demo, sejumlah wartawan spontan menyoroti kehadiran walikota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin.
Di tengah kerumuman para pendemo, Habib Hadi ( sapaan walikota Probolinggo ) mengajak para eks. Pekerja RSUD menepi ke sisi kanan kantor DPRD.
“Yang pegawai rumah sakit mana, ayo ke sini,” ucap Walikota.
“Ayo ke sini, kita usut yang 25 sampai 35 juta,” teriaknya.
Ucapan habib menyebut angka di tengah polemik pemberhentian 128 pekerja PTR/Honorer, menguatkan dugaan adanya cost atau biaya yang dikeluarkan eks pegawai saat awal mendaftar menjadi pegawai di rumah sakit tersebut. Namun belum diketahui jelas, dengan siapa dan berapa angka itu mereka setorkan.
Plt. RSUD Dr. Moh. Saleh dr. Abraar HS. Kuddah saat dikonfirmasi belum memberikan jawaban. ***Yul
