Mandalapos.co.id, Anambas – DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) serta perwakilan Pemda Anambas, Selasa (7/6).
Seketaris HSNI Kepulauan Anambas, Dedy Saputra, mengatakan rapat dengan pemerintah sudah 3 kali digelar. Namun HNSI menilai, Pemda Kepulauan Anambas belum terlihat ada progres kerja.
“Makanya kami mendorong pemerintah agar serius bekerja untuk mengatasi kelangkaan solar, kita bilang pemda bekerja, tapi belum maksimal, solar ada tapi sangat jauh terbatas, jauh dari kata cukup,” ujarnya.
Menurut Dedy, pengurangan kuota solar BBM merupakan problematika serius yang harus direspon pemerintah.
“Kita pertemuan ini untuk meminta pemerintah segera ke BP Migas Jakarta untuk penambahan kuota,” ujar Dedy.
Sementara Kepala DKUMPP Kepulauan Anambas, Masykur, mengatakan Pemkab Kepulauan Anambas sudah bersurat ke Pertamina terkait kebutuhan solar bersubsidi di Anambas.
“Alhamdulilah direspon, pertamina sudah menghubungi SPBU untuk selanjutnya menebus pengambilan BBM solar sejumlah 540 ton tersebut,”bebernya.
Adapun 3 SPBU di Kepulauan Anambas untuk penyaluran BBM Solar bersubsidi yakni, 100 ton pada SPBU Putra Bersaudara, 100 ton SPBU Jemaja, dan 340 ton PT Air Sena Jaya.
Sementara itu WakiL Ketua 2 DPRD Anambas, Umri, menilai persoalan tersebut sangat kompleks dari hulu ke hilir. Untuk mengatasi hal itu, DPRD pun menyarankan ke Bupati Anambas untuk membentuk tim khusus.
“Bentuk tim khusus agar mudah koordinasinya, satu pintu, karena case (kasus) seperti ini harus dibentuk tim khusus untuk mngurai persoalan,”ujarnya.
Selain itu menurut Umri, DPRD Kepulauan Anambas menyampaikan agar pimpinan daerah membuat regulasi untuk SPBU. “Kalau kita minta kuota minyak sampai 1000 pun, kita pemda juga tak siap karena spbu juga tak siap dari segi lokasi tempat poenampunga minyak,” tandasnya. ***Yahya
