Mandalapos.co.id, Buton Tengah — DPRD Kabupaten Buton Tengah (Buteng) melalui Fraksi Amanat Keadilan Bintang Nusantara menyampaikan sejumlah masukan catatan penting kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah (Pemda Buteng) atas usulan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk ditindaklanjuti.
Masukan penting tersebut tertuang pada pandangan umum Fraksi Amanat Keadilan Bintang Nusantara dalam agenda rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi sehubungan dengan pengajuan 7 Ranperda dan rapat paripurna penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi pengajuan 7 Ranperda, yang telah diharmonisasi oleh Bapemperda, berlangsung di Aula Rapat DPRD pada Senin (17/2/2025).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Buton Tengah, Sa’al Musrimin Haadi, bersama Wakil Ketua I Mazaluddin dan Wakil Ketua II Rusli serta dihadiri para Anggota DPRD. Dari unsur pemerintah dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, Muh Rijal, para Asisten, Staf, Kabag dan sejumlah kepala OPD.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Amanat Keadilan Bintang Nusantara DPRD Buton Tengah melalui Anggotanya, Muh Sahrun Syarif, A. Md., Kep, mengutarakan apresiasi positif kepada pemerintah daerah atas usulan Ranperda yang diajukan untuk kemudian dibahas bersama melalui rapat paripurna.
“Fraksi Amanat Keadilan Bintang Nusantara menyambut baik dan memandang positif 7 Ranperda yang ajukan pemerintah daerah guna kemajuan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat Buton Tengah,” ucap Muh Sahrun Syarif saat menyampaikan padangan umum Fraksi Amanat Keadilan Bintang Nusantara.
Lanjut ia menyampaikan, 7 Ranperda yang diusulkan oleh Pemda Buton Tengah ini, terdapat catatan penting dari Fraksi Amanat Keadilan Bintang Nusantara untuk kemudian ditindaklanjuti dalam pembahasan bersama.
Berikut penjelasan Muh Sahrun Syarif saat menyampaikan 6 poin penting Ranperda padangan umum Fraksi Amanat Keadilan Bintang Nusantara.
- Ranperda tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sangat penting karena setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam hidup tanpa memandang fisik. Oleh karena itu, sangat perlu kiranya para penyandang disabilitas diberikan fasilitas dan kesempatan untuk menjalankan kehidupannya seperti masyarakat lainnya dalam berbagai hal. Sehingga kebutuhan instrumen hukum terkait perlindungan dan hak-hak penyandang disabilitas sangat penting dan mendesak karena dapat memastikan adanya kebijakan konkrit yang menjadi kebutuhan dari semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas.
- Ranperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Fraksi Amanat Keadilan Bintang Nusantara sangat mendukung karena dapat memenuhi hak seluruh warga untuk mendapatkan bantuan hukum. Sehingga kami berharap Pemda Buteng berkolaborasi dengan lembaga bantuan hukum dan stakeholder terkait penyelenggaraan bantuan hukum.
- Ranperda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sangat penting dalam menciptakan kondisi sosial yang kondusif dari segala bentuk tindak kriminal. Oleh karena itu, kami meminta Ranperda ini dibuatkan batasan dan larangan secara spesifik selain jam operasional. Adapun yang mesti diperhatikan yaitu : A. Batas usia pembelian dan konsumsi (misal 21 tahun)
B. Larangan penjualan di dekat sekolah, rumah sakit dan tempat ibadah.
C. Larangan penjualan pada hari-hari tertentu misalnya hari keagaaman, tahun baru, dan khusus Ramadhan berlaku H-3 sampai H+3 Idul Fitri. - Ranperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Buton Tengah tahun 2024-2044. Kami sangat mengapresiasi Ranperda ini karena dapat memberikan manfaat bagi daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja, mengembangkan indentitas budaya daerah, meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi lokal serta mengembangkan kebijakan lokal yang tepat.
- Ranperda tentang optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting dalam penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerja untuk meningkatkan perlindungan sosial, mengurangi resiko kecelakaan kerja dan penyakit, meningkatkan kualitas hidup pekerja dan meningkatkan kepuasan pekerja. Oleh karena itu, kami berharap agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi pekerja, mengintegrasikan data dan informasi, meningkatkan kualitas layanan, kerjasama dengan pihak ketiga, mengatur prosedur klaim yang muda dan cepat serta transparansi dan akuntabilitas.
- Ranperda tentang penyertaan modal kepada perusahaan umum daerah air minum (PDAM) Kabupaten Buton Tengah. Ranperda ini penting untuk pemenuhan aksesibilitas air bersih karena merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak yang tidak bisa ditawar. Selain itu, penyertaan modal oleh pemerintah daerah juga dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui deviden serta dapat mengoptimalkan pengunaan dana daerah.
Terakhir, Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Dapil 1 Kecamatan Lakudo ini menyampaikan, bahwa Fraksi Amanat Keadilan Bintang Nusantara menyetujui 7 Ranperda.
“Semoga dengan adanya Ranperda ini nantinya bertujuan membangun Kabupaten Buton Tengah yang mandiri. Sebagai kesimpulan kami menyetujui Ranperda ini untuk dibahas pada tahapan selanjutnya,” pungkasnya.
Sebagai informasi tambahan, Fraksi Amanat Keadilan Bintang Nusantara DPRD Buton Tengah di pimpin oleh Ketua H.M.Abas Umar, SH, Wakil Ketua H.Halimi, Sekretaris Dahlan, dan Anggota Adam, S.Ag, Nurman, S.E, Rasid Sabi, S.P.d dan Muh Sahrun Syarif. *
Laporan : Ahmad Subarjo
