Mandalapos.co.id, Anambas — Fraksi Bintang Nasional Indonesia (BNI) DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, menyoroti persoalan ketersediaan obat, penempatan puskesmas keliling, hingga penempatan tenaga honorer atau PTT.
Fraksi gabungan antara Partai Bulan Bintang, Nasdem, dan Perindo itu, menyampaikan pandangannya tersebut dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Anamabas Tahun 2022, Kamis (22/9).
Menurut Sekretaris Fraksi BNI, Fahri Hidayat, secara umum fraksinya menerima jawaban yang disampaikan Bupati Kepulauan Anambas terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD. Namun, dengan catatan pemda membenahi permasalahan yang ada.
Terkait sorotan Fraksi BNI terhadap ketersediaan obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Fahri menyebut fraksinya meminta OPD terkait agar lebih cepat melakukan proses lelang obat-obatan, sehingga tidak terjadi kekosongan obat di pusat pelayanan kesehatan daerah.
“Saat ini sampai bulan 9 pengiriman obat belum clear dilakukan. Seharusnya tahun berikutnya hal seperti ini jangan terjadi lagi, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena obat tak ada, masyarakat disuruh beli ke apotik atau klinik,” ujarnya.
Lanjut Politisi Nasdem ini menuturkan, Fraksi BNI juga menyoroti persoalan Puskesmas Keliling (Puskel) yang belum merata keberadaannya.
“Kenapa kami minta pemerataan puskel untuk beberapa kecamatan, karena terkait penggunaan biaya operasional. Hari ini Siantan Timur tak ada puskel, di saat ada mau merujuk pasien mereka harus memanggil puskel dari Tarempa atau Siantan Tengah, artinya ada biaya yang dikeluarkan. Kalau kita stay kan di Siantan Timur puskel, artinya dia cuma gunakan satu kali anggaran, begitu juga kondisi di Jemaja, Jemaja Barat dan Siantan Selatan,” jelas Fahri.
Selain menyoroti permasalahan di bidang kesehatan, Fraksi BNI kata Fahri, juga menyampaikan pandangannya terhadap penempatan tenaga honorer atau PTT di lingkungan Pemkab Anambas yang tidak sesuai kebutuhan.
Bahkan, dalam rapat paripurna tersebut Fraksi BNI mengatakan ada satuan kerja yang tenaga honorernya enggan untuk masuk disebabkan oleh jarak tempuh dan lainnya.
“Artinya ada beberapa tempat yang hari ini saya cek ke lapangan, bahwasannya tidak bekerja dan tidak sesuai kebutuhan dinas dan sekolah. Misal sekolah butuh tenaga Tata Usaha (TU) justru yang ada PTT lain,” sebutnya.
Fahri pun mengaku mendukung penyerapan putera daerah sebagai bagian dari Pemkab Kepulauan Anambas, menyikapi masih belum maksimalnya lapangan pekerjaan di daerah perbatasan Indonesia ini. Meski demikian, menurut Fahri hal itu perlu ada batasannya, karena hal ini juga menyangkut anggaran daerah.
“PTT kita 4000 lebih, dengan anggaran sekitar Rp 127 miliar, itu kita anggarkan di Tahun 2022 ini. Kalau kita lihat tahun sebelumnya ada lonjakan sangat signifikan, harusnya kita ambil langkah bagaimana kita menciptakan lapangan kerja sesuai bidang mereka,” tuturnya.
Fraksi BNI kata Fahri, juga meminta agar 2 persen anggaran yang diambil dari Dana Transfer Umum, digunakan untuk memberikan bantuan ke masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.
“ Kita minta pemberian bantuan ini tepat sasaran, artinya pada orang yang betul-betul layak menerima. Karena banyak bantuan juga dari pusat, sehingga jangan terjadi tumpang tindih,” pintanya.
Fahri menyebut, Fraksi BNI DPRD Kepulauan Anambas akan terus berkomitmen mendorong pemerintah daerah mengatasi persoalan-persoalan tersebut. ***Yahya
