MANDALAPOS.co.id, JAKARTA- Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito memastikan pemerintah menjamin keamanan vaksin yang akan didistribusikan dan digunakan oleh masyarakat.
Kepastian tersebut antara lain lewat otorisasi penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta sertifikasi halal dengan sertifikat Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kedua lembaga itu disebut tengah menuntaskan tugas masing-masing untuk mengkaji efektivitas, keamanan, efikasi, serta kehalalan vaksin Covid-19.
“Saat ini baik BPOM dan MUI masing-masing menjalankan tugasnya. Pemerintah masih menunggu hasil kajian dan penelitian yang dilakukan BPOM dan MUI,” ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/12).
Program vaksinasi ini, lanjut Wiku, merupakan wujud komitmen pemerintah untuk membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat.
Program vaksinasi Covid-19 yang akan diberikan gratis kepada masyarakat Indonesia diharapkan mampu mendorong kesukarelaan warga untuk diimunisasi. Pemerintah menargetkan 70 persen penduduk atau sekitar 182 juta jiwa diimunisasi sehingga kekebalan komunitas atau herd community dapat tercapai.
“Diharapkan dengan semakin mudahnya akses vaksin yang dapat diperoleh masyarakat, kekebalan imunitas dapat dicapai dengan lebih cepat,” kata Wiku.
Di luar program vaksinasi yang tengah dimatangkan pemerintah, Wiku kembali mengimbau masyarakat agar tetap patuh menjalankan protokol kesehatan. Protokol kesehatan, kata Wiku, adalah senjata paling ampuh untuk menekan penyebaran Covid-19, termasuk apabila program vaksinasi mendatang sudah berjalan.
“Terutama selama periode libur akhir tahun nanti. Pemerintah sedang mematangkan aturan baru mengenai syarat bagi pelaku perjalanan untuk mencegah penularan di daerah. Saya minta masyarakat tetap patuhi seluruh aturan dan syarat yang berlaku terkait perjalanan di tengah pandemi sehingga penularan dapat dicegah,” papar Wiku.
Laporan : Red
