MANDALAPOS.co.id, JAKARTA- eks Panglima TNI, Gatot Nurmantyo menimbulkan kontroversi karena pernyataannya, Ia menilai TNI saat ini seperti era Orde Baru (Orba).
“Kalau kita melihat perkembangan situasi yang terjadi akhir-akhir ini ada warning, peringatan, bahwa TNI telah terlihat menjadi seperti pada tahun Orde Baru yang lalu,” papar Gatot kala menjadi pembicara dalam webinar yang digelar KAMI, Jumat (4/12/2020) malam.
Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) melontarkan dugaan ada sejumlah pihak yang berusaha menggiring TNI berpolitik. Dia menilai tindakan itu bisa membuat TNI jatuh pada titik terendah.
“Inilah yang dulu menyebabkan ABRI jatuh pada titik paling rendah,” ucap Gatot.
Gatot menilai profesionalitas TNI bukan hanya tanggung jawab TNI. Melainkan tanggungjawab semua elemen bangsa.
Pernyataan Gatot pun direspon oleh Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid.
“Jangan lukai hati prajurit. TNI kita profesional,” ujar Meutya kepada wartawan, Sabtu (5/12/2020).
Meutya menyayangkan pernyataan Gatot yang berusaha merendahkan derajat TNI. Dia menilai pernyataan eks Panglima TNI itu meragukan profesionalisme TNI.
“Saya amat menyayangkan statement-statement dari pihak yang berusaha men-downgrade TNI. Statement tersebut dapat dimaknai bahwa ada keraguan dari Pak Gatot bahwa TNI profesional,” ucapnya.
Ketua DPP Partai Golkar ini juga menilai pernyataan Gatot Nurmantyo itu cenderung membuat provokasi yang dapat mengganggu soliditas di lembaga TNI. Menurutnya Meutya, TNI saat ini mendapat kepercayaan yang tinggi di mata publik.
“Justru ketika TNI menjadi salah satu lembaga yang menurut beragam survei mendapat pemeringkatan terbaik di hati masyarakat dan mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat, ada statement-statement yang menurut saya dapat menjadi provokasi dan cenderung diarahkan untuk mengganggu kesolidan di dalam tubuh TNI,” ucapnya.
Respons pemerintah terhadap Gatot
Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, setiap orang berhak menilai dan mengkritik. Mahfud menegaskan Indonesia adalah negara demokrasi.
“Terserah saja Pak Gatot Nurmantyo bilang begitu. Setiap orang boleh menilai kemudian mengritik. Ini demokrasi, kritik tak boleh dibungkam selama tak melanggar hukum,” kata Mahfud, Sabtu (5/12), dikutip dari Detik.com .
Mahfud menegaskan pemerintah juga berhak menjawab kritikan tersebut. Selain itu, pemerintah juga punya hak untuk menilai kritikan.
“Tapi jangan lalu berpikir bahwa pemerintah tidak boleh menjawab kritik, kita juga punya hak menilai balik setiap penilaian,” kata Mahfud. Mahfud menilai setiap kritik yang masuk sama halnya seperti vitamin demokrasi. Dikatakan Mahfud, kritik yang benar akan diakomodasi, sementara yang salah akan dibantah dan diabaikan.
*red
