Mandalapos.co.id, Natuna- Kepala Dinas Sosial Natuna, Puryanti, mengatakan pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam penyaluran bantuan sosial tunai (BST) ke masyarakat oleh Kementerian Sosial RI. Bahkan dia juga menyayangkan adanya temuan kekeliruan penerima di lapangan.
Seperti misalnya penerima yang pada bulan-bulan sebelumnya sudah menerima bansos, namun tiba-tiba namanya hilang pada bulan berikutnya.
“Itulah yang kita sayangkan kementerian itu, data tak bisa dirubah, turun data itu langsung ke pos. Data itu kami gatau darimana, tapi mereka memang sudah ada datanya,” ujar Puryanti kepada mandalapos belum lama ini di kantornya.
Puryanti mengklaim, data milik Kabupaten Natuna selalu update. Namun, Dia menegaskan data yang digunakan oleh Kementerian Sosial bukanlah data dari Kabupaten Natuna.
“Sering dikomplain masyarakat, mungkin karena masyarkat mengira kami yang mendata. Padahl kami memang tak dilibatkan kementerian untuk penyandingan. Pernah dikasih waktu sebulan untuk finalisasi, itupun cuma data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), bukan penyandingan data penerima bansos, jd kita ikut aja perintah pusat. Kalau teknis penyalurannya di pos, kami tak tau,” ucapnya.
Lebih lanjut dibeberkan Puryanti, sejauh ini pihaknya hanya menerima telegram dari Menteri Dalam Negeri terkait percepatan penyaluran bansos.
Demikian menurut Puryanti, Dinas Sosial Natuna juga telah berusaha seperti berkomunikasi mengajukan perbaikan data penerima Bansos ke Kemensos. Namun, dengan kebijakan baru di pusat dan aplikasi pendataannya telah dikunci, sehingga pihaknya tak bisa berbuat apa-apa lagi.
“Kita kalau sudah menjadi tugas kita, ya kita kerjakan, biar tak jadi masalah seperti ini. Tapi mudah-mudahan keluhan masyarakat bisa sampai ke presiden biar ada perubahan,” harapnya.
***Alfian
