Mandalapos.co.id, Tulungagung – Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Tulungagung menggelar aksi damai di Kantor DPRD Tulungagung, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang dianggap kurang berkenan dan relevan selama ini, Selasa (25/6/2024).
Aksi unjuk rasa HMI tersebut langsung direspon oleh Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, dan Wakil Ketua DPRD, Ahmad Baharudin. Keduanya sempat duduk bersama dengen para pengunjuk rasa dengan suasana damai.
Hal itu dilakukan sebagai bentuk responasi pelayanan dan pengabdian kepada seluruh masyarakat Tulungagung yang selama ini diamanahkan kepada para wakil rakyat di Lembaga legislatif.
Dalam aksinya, Mahasiswa menuntut beberapa hal di antaranya membebaskan aktivis dari jeruji besi dan menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang digagas Pemerintah Pusat.
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, mengatakan, curhatan dan semua keluhan mahasiswa akan dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan dari pihaknya.
Menurut Marsono, pro dan kontra terhadap sebuah program menjadi hal yang lumrah dalam rangka mencitakan sebuah regulasi yang endingnya adalah mensejahterakan rakyat.
“Namun, di dalam perjalanan dan teknis itu pasti ada kelemahan atau plus minus nya. Semua ini butuh evaluasi, investigasi, konsolidasi, dan kordinasi menyamakan persepsi dan persamaan,” sebutnya.
Selain itu menurut Marsono, penolakan HMI dan permintaan pembatalan program Tapera itu bagian dari demokrasi.
Di DPRD sendiri ketika dikomunikasikan untuk pemufakatan tidak bisa, maka harus dilakukan voting, voting itu merupakan akhir sebuah komunikasi.
“Dari hasil voting itu kita harus berserah pada komunikasi itu sendiri, karena demokrasi harus kita patuhi,” ujarnya.
“Selanjutnya, apa yang mereka curhatkan, misal tentang komersialisasi pendidikan, menggundang OPD terkait apakah benar terjadi seperti itu, kemudian mall pelayanan public, sejauh mana mall tersebut didirikan maupun dibentuk dalam rangka memberikan layanan terbaik secara cepat dan bersahabat kepada masyarakat. Adapun nantinya bila ada kekurangan dan perlu dievaluasi yang merupakan bagian dari evaluasi adalah kita, yang tentunya DPRD mempunyai tupoksi kontrol,” sebut Marsono.
“Aspirasi Himpunan mahasiswa Islam atau HMI mewakili mahasiswa juga masyarakat. Pemerintah pusat mempunyai pemilkiran yang bijak, yang lebih persuasif lebih harmonis bagaimana menerima adanya curhatan, ungkapan dan jeritan itu sendiri,” tandasnya. **/ ed
