Mandalapos.co.id, Natuna — Upaya Pemda Natuna untuk meningkatkan pemasaran hasil Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) patut diberikan apresiasi.
Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda mengaku telah menjajaki kunjungan ke Pemda Cirebon, perihal pemasaran UMKM Natuna ke daerah itu. Dalam lawatannya 1 tahun lalu, dirinya membawa beberapa kepala OPD salah satunya Kadisperindag Natuna, guna mendengar secara langsung apa yang dibutuhkan di sana.
Namun, setahun sudah berlalu belum ada tindak lanjut dari Disperindagkop Natuna. Mirisnya lagi data untuk memasarkan produk UMKM Natuna tidak ada sama sekali.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki mengaku jika Disperindagkopum Natuna merupakan mitra kerjanya.
“Kami menyanyangkan hasil kunjungan ke Cirebon bersama Wabup tidak diimplementasikan, itu sama saja bohong,” ujar Marzuki saat diwawancarai diruang kerjanya, di Kantor DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Batu Hitam, Kamis (02/11/2023) siang.
“Kalau ini jadi akan berdampak pada ekonomi masyarakat pada pelaku UMKM sendiri,” ucapnya.
Menurutnya, sangat disayangkan jika Bupati bersama Wakil Bupati bahu-membahu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lewat produk UMKM, namun OPDnya kurang greget.
Marzuki mengatakan, setiap kunjungan kerja ataupun studi banding dinas, harus dapat diimplementasikan ke daerah agar ada manfaatnya.
“Karena secara keseluruhan biaya yang dipakaikan memakai duit daerah. Dan ini bukan berlaku kepada Kadisperindagkop saja, seluruh kepala OPD harus bisa mensuport langkah yang dilakukan Bupati bersama Wakilnya,” ujar Marzuki.
”Bupati bersama Wabup sudah membuka jalan, harusnya kepala OPDnya ngejar dong,” ucapnya.
Memang kata Marzuki, beberapa waktu lalu fraksi partai Gerindra meminta Bupati Natuna Wan Siswandi agar kinerja dinas-dinas dievaluasi. Namun Bupati beranggapan kinerja Dinas sudah cukup bagus.
“Akan tetapi sekarang kan ada juga beberapa dinas yang masih dalam kritikan masyarakat terutama Disperindagkopum,” jelasnya.
Kata Marzuki, jika Bupati ingin kepala OPDnya berjalan, perlu dilakukan evaluasi per 6 bulan, jika tak bisa bekerja tentu ini akan jadi catatan bagi Bupati.
“Kita inginnya ada kerangka kerja yang dibuat dan disampaikan ke kepala daerah. Tercapai tidak kerangka kerja itu,” tambahnya.
Sebelumnya Kepala Disperindagkop Natuna, Marwan Syaputra, saat dikonfirmasi belum lama ini, menerangkan, bahwa pihaknya masih mendata produk UMKM di Natuna.
“Setelah itu baru kita rapatkan bersama dinas terkait, seperti dinas Pertanian, Perikanan dan DPMPTSP,” terang Marwan.
Marwan beralasan, bahwa Natuna belum mempunyai UMKM yang beriorentasi ekspor dan bahan bakunya juga tidak selalu tersedia, sedangkan dari pihak pengusaha Cirebon meminta setiap bulannya barangnya ada.
“Jadi data itu tidak sembarang mau kita ambil, salah beri data, pemasaran bisa mandeg karena tidak tersedia,” sebut Marwan.
Marwan menuturkan, tugas itu bukan tanggungjawab Disperindagkopum saja, terkait bahan baku ada dinas Pertanian dan Perikanan, jadi harus dirapatkan secara sinergi. *(ADVERTORIAL DPRD NATUNA)-(ALFIAN)
