Mandalapos.co.id, Natuna– Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki, mengaku sangat menyambut baik dan mengucapkan terima kasih, dengan masuknya program penanaman 1 Milyar Pohon yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), pada tahun anggaran 2020 lalu. Untuk Kabupaten Natuna sendiri, Pemprov Kepri memberikan kuota sebanyak 2070 pohon kelapa untuk dibudidayakan.
Namun disatu sisi Marzuki sangat menyayangkan, ketika ada program dari Pemprov Kepri yang masuk ke Daerah, namun tidak diketahui oleh pihak DPRD Natuna.
“Tidak pernah diberikan informasi bahwa Kabupaten Natuna mendapatkan kuota 2070 batang kelapa dari Program Penanaman Satu Milyar Pohon Kelapa jenis Hibrida se-Provinsi Kepri,” kata Marzuki, saat ditemui awak media, Selasa (19/01/2020) kemarin.
“Memang mereka tidak harus melaporkan, paling tidak ada pemberitahuan, karena kita DPRD Daerah yang diketahui oleh masyarakat fungsinya pengawasan. Masyarakat itu datangnya ke kita, berulang-ulang kita sampaikan ini program pemerintah Provinsi. Masa DPRD tidak tahu, sementara kita tidak dikasih tahu,” sambung Marzuki.
Ia menuturkan, hal ini akan segera disampaikan ke Dinas terkait. Setidaknya dinas terkait yang juga merupakan mitra kerjanya Komisi II memberitahukan ke DPRD.
“Misalnya kita dapat bantuan dari Pemerintah Provinsi berupa bibit pohon kelapa. Ketika masyarakat bertanya kita bisa menjawab,” tutur Marzuki.
Politisi Partai Gerindra itu mengakui, bahwa tidak mengetahui, apakah sebelumnya ada surat pemberitahuan ke pimpinan DPRD. Lebih jelasnya pimpinan DPRD tidak ada meneruskan ke Komisi II.
“1 milyar ini nama programnya, atau 1 miliar ini jumlah bibitnya. Jika memang ada 1 miliar bibit pohon kelapa untuk se-Provinsi Kepri, kita sangat menyayangkan Natuna hanya dapat 2070 batang,” kritiknya.
Menurut wakil rakyat dari Dapil Natuna III itu, dengan keadaan di Natuna jika dibilang 1 miliar pohon kelapa untuk se-Provinsi Kepri, sementara jumlah kuota yang didapati itu hanya 2070, tentu sangat tidak efektif. Tidak akan terlalu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Dari 7 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kepri, 10 juta saja untuk satu kabupaten baru 70 juta. Kok hanya dapat 2070, mengkajinya dari mana. Apakah pembagian ini dilihat dari jumlah penduduk, atau dilihat dari jumlah petani yang ada di Natuna. Apakah bantuan ini sistemnya bertahap, atau belum jadi 1 miliar baru ratusan ribu. Terus tahap berikutnya siapa yang akan menjalankan itu, pemerintahkan berganti,” ujar Marzuki.
“Dari 2070 bibit itu yang pastinya kita berharap, pembagiannya betul-betul petani yang menerima. Kepada penerima bibit itu ditanam bukan hanya sekedar menerima. Artinya bantuan dari Pemerintah untuk membantu masyarakat sampai kepada tujuannya,” imbuhnya lagi.
Ia juga berharap agar setiap program dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang salurkan ke Kabupaten Natuna, harus pula diketahui oleh pihak DPRD sebagai lembaga pengawas kebijakan Pemerintah.
“Kedepan Dinas yang dikasih tahu oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat saat ada program di Natuna, ya surati jugalah DPRD, biar kami tahu tentang hal itu. Hanya pemberitahuan dan kita juga coba mengawasi itu. Jangan nanti ada masalah masyarakat bertanya, sementara kita tidak pernah tahu,” tutup Marzuki.
***red(ADV)
