Mandalapos.co.id, Natuna – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melakukan kunjungan ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (23/11).
Dalam sesi konferensi Pers, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, kedatangannya yang juga secara ex–officio menjabat sebagai Kepala BNPP, bersama Menkopolhukam untuk belanja masalah di daerah.
“Nah ini kehadiran kita belanja masalah, melihat kondisi lapangan,” ujar Tito.
Setelah mendengarkan langsung apa yang menjadi permasalahan di daerah berjuluk ‘laut sakti rantau bertuah’ Natuna, Mendagri Tito pun mengakui kapasitas fiskal Kabupaten Natuna perlu dibantu oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
“Karena kan anggaran (APBD Natuna) cuma Rp1 triliun, itu pun belum tentu tercapai, sebagian besar untuk belanja pegawai, kemudian sebagian untuk yang sudah wajib untuk pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen, jadi ruang fiskal hanya 20 sampai 30 persen, untuk belanja operasional dan modal, untuk lakukan percepatan pembangunan susah,” ujar Tito.
Untuk mengatasi masalah tersebut, lanjut eks Kapolri itu, Natuna perlu ‘dikeroyok’ oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat, dengan membuatkan program-program.
“Kami sebelum berangkat ke Natuna sudah rapat dengan lintas kementerian. Kita sudah rekap mau membuat apa saja, ada macam-macam misal dari Kemenkominfo ada 38 BTS baru dibuat untuk memperkuat IT (Informasi dan teknologi), perumahan oleh Kementerian PUPR, perbaikan sarana pendidikan oleh Kemendikbud, dan pasar oleh Kementerian Perdagangan, nanti kita tinggal evaluasi mana yang sudah mana yang belum,” jelas Tito.
“Setelah kembali ke Jakarta, kami akan follow up dengan rapat bersama kementerian dan lembaga terkait,” imbuhnya.
Menanggapi perkataan Mendagri, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, mengatakan ini adalah peluang besar bagi Natuna dan Anambas. Dirinyapun berencana mengajak Bupati dua daerah perbatasan tersebut untuk duduk bersama dengan Kemenkopolhukam.
“ini kesempatan untuk kita,” ujar Ansar.
“Bicara komitmen, bicara perbatasan tak hanya soal pertahanan dan keamanan, tapi urusan kesejahteraan, pintu sudah dibuka besar nanti kita tindaklanjuti lah, saya akui anggaran kita terbatas betul Kepri ini dengan tingkat kesulitan yang luar biasa,” tandasnya. ***Alfian
