Mandalapos.co.id, Natuna- Sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) Selat Lampa, Natuna selesai dibangun dan diresmikan operasionalnya pada Oktober Tahun 2019 lalu.
Pelabuhan perikanan yang saat itu dibangun era Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti, digadang-gadang menjadi pusat kegiatan di wilayah pengelolaan perikanan RI (WPPRI) 711 yang mencakup perairan laut Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara.
Secara tidak langsung, Susi menyebut kalau kehadiran SKPT Natuna pada masa akan datang akan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Dengan alokasi dana sebesar Rp221,7 miliar, SKPT Natuna dibangun di atas lahan seluas 5,8 hektare selama periode 2015-2019. Luas tersebut, tiga hektare dibangun melalui reklamasi laut, dan sisanya di atas lahan daratan yang sudah ada. Pembangunan pusat ekonomi tersebut difokuskan pada pengembangan Pelabuhan Perikanan Selat Lampa.
Saat meresmikan SKPT Natuna, Eks Menteri Kelautan dan Perikanan itu tak henti-hentinya memperlihatkan kebanggaannya pada pusat ekonomi tersebut. Bukan saja karena pembangunannya yang memakan waktu dan harus melewati perjalanan yang berliku, namun SKPT Natuna menjadi simbol kehadiran Negara di kawasan Utara Indonesia.
Namun belum genap 2 tahun beroperasi, kini pelabuhan yang masyarakat Natuna sering kali menyebutnya “Pelabuhan Susi”, menghadapi skenario alih fungsi pemanfaatan.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, saat melakukan rapat terbatas melalui zoom meeting bersama Dubes KBRI Tokyo, terkait rencana pembangunan pelabuhan samudera di Teluk Buton, Kabupaten Natuna.
“Saya sempat diundang rapat bersama Menko Marves dan Menhub bahwa pelabuhan di Selat Lampa akan diserahkan ke TNI AL untuk mendukung kegiatan pertahanan. Kemudian disepakati dibangun pelabuhan alternatif, yakni pelabuhan samudera sebagai pelabuhan logistik dan perikanan di Teluk Buton,” ungkap Ansar dikutip dari Antara, Rabu (15/9).
Menurut Ansar, jarak menuju Selat Lampa sangat jauh dan melalui jalur yang terjal, sehingga kurang bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat untuk pelabuhan perikanan dan logistik.
Sementara Pelabuhan Teluk Buton, Ansar memaparkan pelabuhan ini rencananya akan dibangun di atas tanah seluas 1,7 hektare untuk sementara dan bisa saja diperluas lagi dengan melakukan pembebasan tanah masyarakat di sekitarnya.
Pelabuhan ini, lanjut Ansar, diharapkan menjadi pelabuhan terpadu yang multifungsi. Seperti halnya SKPT Selat Lampa Natuna, mantan Anggota DPR RI ini menilai selain menjadi pelabuhan perikanan dan logistik, Pelabuhan Samudera Teluk Buton secara tidak langsung juga menjadi pelabuhan yang bisa mendukung pertahanan dan keamanan negara.
Adapun biaya pembangunan pelabuhan itu diusulkan Gubernur Ansar kepada Menteri Perhubungan RI sebesar Rp200 miliar.
Sementara itu Dubes KBRI di Tokyo Heri Akhmadi menyambut baik rencana pembangunan ini.
Heri juga mengaku sudah sempat berdiakusi dengan Menko Marves, Menhan dan Menteri KKP terkait rencana pengembangan pelabuhan terpadu di Natuna. Semuanya diakui mendukungnya.
Bahkan pelabuhan ini nantinya akan menjadi salah satu benteng pertahanan masyarakat melalui program penguatan ekonomi.
“Pada intinya, masalah pertahanan dan keamanan kita tidak hanya terfokus dengan memperluas armada perang saja. Namun lebih penting membangun penguatan ekonomi masyarakat dan pelabuhan terpadu di Teluk Buton ini selain menjadi alat untuk memperkuat ekonomi, juga akan menjadi benteng pertahanan dan keamanan negara,” ucapnya.
***Alfian