Mandalapos.co.id, NATUNA – Pemerintah Kabupaten Natuna melaksanakan rapat koordinasi bersama Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, terkait perencanaan pembangunan Pemkab Natuna pada RPJMD Kepri tahun 2020-2024, serta penjelasan terkait program pelayanan publik atas keluhan masyarakat terkait jalan transmigrasi Batubi yang rusak, Selasa (06/12/2022) bertempat di Ruang Rapat Lantai ll Kantor Bupati Natuna.
Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Natuna, Asisten l Bidang Pemerintah, Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Riau, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna, KasatPol PP, Kabag Organisasi Sekretariat Daerah, serta undangan.
Dalam sambutannya, Bupati Natuna Wan Siswandi mengucapkan rasa terimakasihnya kepada kepala Ombudsman Perwakilan Kepulauan Riau yang datang ke Natuna untuk berdiskusi terkait pembangunan di Natuna dan mengenai Standart Pelayanan Minimum (SPM).
Bupati Natuna Wan Siswandi juga mengatakan fokus diskusi ini mengenai SPM perencanaan program pelayanan publik.
Dalam kesempatan yang sama Perwakilan Ombudsman Kepulauan Riau, Lagat Parroha, mengatakan kedatangannya ke Natuna membawa serta 2 tim.
“Kami membawa 2 tim, 1 tim sedang melaksanakan sosialisasi mengenai pelayanan publik di SMAN 1 Bunguran Tumur, sementara tim ke 2 yaitu kami ini yang sedang bersama bapak semua di ruang rapat,” ungkapnya.
Lagat juga menyampaikan kedatangannya ke Natuna bertujuan mendengar penjelasan pelaksanaan SPM oleh pemerintah daerah, dan perencanaan pembangunan program sektor pelayanan publik Kabupaten Natuna pada RPJMD tahun 2020-2024 oleh Bappeda Kabupaten Natuna.
“Dan yang terakhir penjelasan tindaklanjut penanganan keluhan masyarakat terkait jalan trans Batubi Ranai yang mengalami kerusakan oleh Dinas PUPR,” jelasnya.
Lagat pun berharap Pemda Natuna selalu berkoordinasi dengan pihak Ombudsman di bidang pelayanan publik.
“Besar harapan dapat terus berkoordinasi, baik secara virtual maupun tatap muka guna membantu Kabupaten Natuna memenuhi misi, khususnya pada peningkatan Pelayanan Publik dan Indeks Reformasi Birokrasi,” pungkasnya.
****ADVERTORIAL/Alfian
