Mandalapos.co.id, Natuna – Besarnya potensi sumber daya alam Natuna di sektor kelautan dan perikanan, tak menjadikan Pemerintah Kabupaten Natuna melupakan potensi alam di daratan, yang luasnya hanya sekitar 1 persen dibandingkan dengan luas laut Natuna.
Meski luas daratannya hanya sekitar 1 persen, namun siapa sangka di daerah bermotto Laut Sakti Rantau Bertuah ini juga memiliki sektor pertanian. Meski tanahnya tak sesubur di wilayah Jawa, namun hasil produksi pertanian di Natuna sangat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangannya.
Berbagai upaya pun dilakukan Pemkab Natuna untuk membantu ribuan petani di Natuna, melalui program penyuluhan dan menggelontorkan sejumlah bantuan.
Kepala Bidang Penyuluhan, Sarana, dan Prasarana Dinas Pertanian Natuna, Saidir, mengatakan, bahwa komitmen ini tidak hanya sebatas teori, tetapi juga diterapkan langsung di lapangan.
“Kami turun langsung melihat kondisi calon petani dan calon lahan. Verifikasi ini penting agar bantuan dari pemerintah pusat, termasuk pupuk bersubsidi, tepat sasaran. Petani yang ingin mendapatkan pupuk subsidi harus tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar di SIMLITAN,” ujar Saidir, Rabu, 5 Februari 2025, di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Natuna.
Setiap hektar lahan persawahan dialokasikan pupuk subsidi sebanyak 300 kg. Petani bisa menebusnya dengan harga pupuk urea Rp2.250 per kg, dan pupuk NPK Rp2.300 per kg.
Tahun 2025, total kebutuhan pupuk bersubsidi yang akan ditebus oleh petani mencapai 171 ton. Namun, Saidir mengingatkan bahwa pupuk subsidi ini tidak boleh diperjualbelikan. Jika ada petani yang kedapatan melanggar aturan, pemerintah akan memanggil dan membina mereka.
“Sejauh ini belum ada penyimpangan dalam distribusi pupuk bersubsidi. Kami terus berkoordinasi dengan penyuluh di lapangan agar pupuk benar-benar diterima oleh petani yang berhak,” tambahnya.
Saat ini, terdapat lebih dari 1.000 petani yang tergabung dalam 400 kelompok tani di Natuna. Pemerintah provinsi juga telah mengalokasikan asuransi tenaga kerja bagi 1.995 petani, dengan nilai perlindungan sebesar Rp168.000 per petani.
Selain itu, pemerintah daerah menegaskan pentingnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yaitu lahan yang tidak boleh dialihfungsikan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian di Natuna.
Pada tahun 2024, pemerintah telah menyalurkan 60 ton pupuk untuk tiga kecamatan, yaitu Bunguran Timur, Bunguran Tengah, dan Serasan. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 106 ton.
Untuk tahun 2025, program bantuan pertanian akan diperkuat dengan 171 ton pupuk bersubsidi, program pertanian gratis untuk persawahan, dan bantuan bagi sektor pertanian lainnya.
Saidir menekankan bahwa peningkatan produksi pertanian adalah prioritas utama. Pemerintah akan menyusun petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) agar bantuan pupuk dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Kami ingin petani kita benar-benar menjadi petani yang kuat dan sukses. Pemerintah pusat sudah berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan petani. Moto saya, petani kita harus maju seperti daerah lain, sehingga bisa mencapai swasembada pangan,” pungkasnya.
Dengan komitmen ini, petani di Natuna diharapkan bisa lebih mandiri dan berdaya saing tinggi. Pemerintah, melalui penyuluhan dan bantuan yang tepat sasaran, ingin memastikan bahwa sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. *(ADV)
*ALFIAN
