mandalapos.co.id, Batam -Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) untuk Pelaksanaan pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Kepala BNPB yang juga ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 nasional, Doni Monardo mengatakan, dukungan yang diberikan berupa bantuan untuk keperluan kepulangan PMI.
Proses pemulangan PMI telah dilakukan sejak Maret 2020 hingga saat ini. Namun dalam pelaksanaannya, beberapa hambatan muncul. “Hambatan yang disampaikan (Pemprov) menyangkut anggaran, untuk logistik dan reagen PCR,” ujar Doni usai rapat kerja penanganan Covid-19 di ruang tunggu Bandara Hang Nadim, Senin (19/4/2021).
Doni menjelaskan selama ini, pemulangan PMI sudah ditangani oleh Pemprov Kepri maupun Pemerintah Kota Batam dengan anggaran terbatas. Namun penanganannya tidak sesuai ketentuan karantina.
“Mereka (PMI) hanya dikarantina selama tiga hari, kemudian juga tidak dilakukan pemeriksaan swab kedua,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya telah memberikan ketentuan penanganan pemulangan PMI, yaitu wajib dikarantina selama 5 hari. Setiap kedatangan PMI harus dilakukan pemeriksaan swab PCR pertama , jika hasilnya positif maka langsung dirawat di Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Galang, Batam ataupun rumah sakit rujukan.
“Kalau hasilnya negatif, maka karantina selama 5 hari, dan dilakukan pemeriksaan swab PCR kedua, jika negatif diperkenankan pulang, sedangkan hasilnya positif tetap dirawat,” jelas Doni. Pada perhitungan sementara, bantuan berupa logistik akan diberikan sebesar Rp2,5 miliar per bulan berdasarkan perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Anggaran itu untuk mencukupi kebutuhan logistik terhadap kedatangan ratusan PMI setiap hari.
“(Jumlahnya)tergantung dari jumlah PMI yang pulang, kalau jumlahnya tiba-tiba membludak maka tentu perhitungannya juga lebih besar, ini semua akan kami bicarakan dengan Kemenkeu,” kata dia.
Proses pemulangan PMI kali ini, Doni menyebutkan akan dibentuk organisasi berupa Satgas. Terdiri dari tim gabungan, yaitu unsur Pemda setempat, Kemenkes, Kemenlu dan TNI/Polri. “Satgas ini segera akan dibentuk,” katanya.
Selain wilayah Kepri, pihaknya juga akan mempersiapkan pintu masuk kepulangan PMI, sesuai masukan dari Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Ada tiga daerah yang bisa menjadi pintu masuk kedatangan PMI, yaitu Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, Dumai dan Bengkalis.
“Daerah-daerah itu nanti kami pastikan lagi, supaya mengurangi beban Pemprov (Kepri),” ucap Doni.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyebutkan sampai saat ini, jumlah PMI yang pulang ke tanah air lewat Kepri sudah sekitar 170 ribu orang. Sebagian besar telah dipulangkan ke daerah asalnya. Namun saat ini PMI yang dirawat karena positif Covid-19 berjumlah 158 orang. “Sedangkan yang dikarantina berjumlah 600-an orang,” ujar Ansar pada kesempatan yang sama.
***Red
