Mandalapos.co.id, Jakarta- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah telah menentukan kebutuhan ASN pada 2021 total sebanyak 1,3 juta orang. Namun, hal itu disertai catatan apabila tidak ada kebijakan lain yang bersifat darurat.
“Pemerintah sudah menentukan kebutuhan ASN secara total tahun 2021, jika tidak ada kebijakan lain yang bersifat darurat sejumlah sekitar 1,3 juta orang,” ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (1/3/2021).
Diungkapkan mantan Menteri Dalam Negeri ini, pengumuman pembukaan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil ( CPNS) rencananya dilakukan pada Maret 2021. Hal itu setelah proses pembagian kebutuhan ASN untuk masing-masing instansi selesai dilakukan.
“Mengenai waktu pengumuman (seleksi CPNS), akan dilakukan pada Maret, setelah proses pembagian untuk masing-masing instansi selesai dilakukan,” ujarnya.
Tjahjo melanjutkan, terkait dengan persyaratan pendaftaran akan ditentukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dibuka lowongannya. Menurutnya, setiap jabatan memiliki persyaratan kualifikasi yang beragam sesuai aturan yang berlaku untuk jabatan tersebut.
Lebih lanjut diterangkannya, kebutuhan sebanyak 1,3 juta ASN ini meliputi satu juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), melalui skema yang menjadi program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Rekrutmen satu juta guru PPPK ini akan diadakan di seluruh pemerintah daerah.
“Program ini adalah untuk menyelesaikan kekurangan tenaga guru yang selama ini diisi oleh tenaga honorer,” ungkap Tjahjo.
Dia menjelaskan, yang dapat mengikuti program 1 juta PPPK ini adalah mereka yang terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kemudian, sisa kebutuhan lain ASN berasal dari kebutuhan aparatur di Pemerintah Daerah (Pemda). Jumlahnya mencapai sekitar 189.000 ASN.
“Jumlah kebutuhan tersebut di luar kebutuhan guru PPPK yang merupakan program Kemendikbud,” tutur Tjahjo.
“Kebutuhan 189.000 ASN ini rinciannya terdiri dari 70.000 PPPK jabatan fungsional selain guru, dan 119.000 CPNS untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan, termasuk tenaga kesehatan,” paparnya.
Selain itu, kebutuhan lain berasal dari instansi pemerintah pusat. Pemerintah pusat telah telah menentukan kebutuhan sebanyak sekitar 83.000 orang dengan prosentase 50 persen PPPK dan 50 persen CPNS. Atau sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing.
***red
