Temui Ketua Komisi II DPR RI, Daeng Amhar Lobi DOB Provinsi Natuna-Anambas

0
835
Ketua DPRD Natuna bersama Anggota DPRD Provinsi Kepri menemui Ketua Komisi II DPR RI (Foto:Ist)

Mandalapos.co.id, Natuna- Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar, menjadi salah satu pejabat di Natuna yang mendukung proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Natuna-Anambas.

Demikian tujuan tertinggi dari pembentukan sebuah DOB , diharapkan Amhar, harus didasari kepentingan masyarakat.

“Jika dengan pemekaran mudharatnya lebih banyak,  akan kita pertimbangkan,” ujar Daeng Amhar di kantornya, Selasa (24/8).

Namun menurut Daeng Amhar, pemekaran Natuna-Anambas menjadi sebuah provinsi baru sudah perlu dilakukan. Menimbang, daerah terdepan Indonesia di ujung utara ini, merupakan wilayah strategis nasional, serta memiliki potensi alam yang melimpah ruah dan perlu dijaga.

“Natuna ini pintu gerbang terluar, makanya perlu perhatian khusus. Tentu selaras dengan itu perlu diperkuat sistem pemerintahannya menjadi provinsi,” tuturnya.

Pemikiran Ketua DPRD Natuna itupun telah disampaikan ke Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Pertemuan antar pejabat legislatif ini, juga dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Kepri Dapil Natuna-Anambas, Hadi Chandra, serta Bendahara Tim 9, Mustamin Bakri.

Diceritakan Amhar, Ketua Komisi II DPR RI secara prinsip juga memiliki pemikiran yang sama tentang tujuan pembentukan DOB Natuna.

“Prinsip pak Ahmad Doli sama, jika pemekaran itu baik dan dibutuhkan beliau setuju pemekaran, bahkan beliau sudah tanya pak Ansar (Gubernur Kepri-red) langsung. Secara pribadi pak Ansar pun setuju. Namun secara kelembagaan belum ada,” terang Amhar.

Lanjut Politisi PAN itu, menurut Ketua Komisi II DPR RI yang memang memiliki ruang lingkup tugas terkait Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Saat ini pemerintah pusat masih melakukan moratorium pemekaran DOB.

“Beliau sampaikan ada 317 antrean DOB. Jika dibuka dan diloloskan semua DOB itu, itu akan jadi beban APBN . Maka untuk memekarkan daerah perlu kajian khusus dulu,” sebut Amhar.

Meski demikian, Ketua Komisi II DPR RI mengatakan tidak menutup kemungkinan untuk Natuna-Anambas dimekarkan.

“Jika itu dibutuhkan dan memungkinkan Natuna harus buat kajian dulu, kenapa dimekarkan, apa tujuannya, kepentingannya apa, itu semua harus diliat, saya pribadi Natuna sangat penting dimekarkan,” ucapnya.

“Karena Natuna ini daerah potensial makanya jadi rebutan, Indonesia harus beri perhatian khusus, apalagi kita salah satu sumber Migas terbesar di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik kita harus menjaga daerah kita, salah satunya dengan menaikan status pemerintahan kita,” tambah Amhar.

Disebutkan Amhar, dukungan pemekaran secara kelembagaan atau resmi dari DPRD Natuna, akan dilakukan ketika Tim perjuangan pembentukan provinsi baik Natuna dan Anambas, sudah melakukan Musyawarah besar untuk menyatukan pandangan dan membentuk badan perjuangan Pembentukan Provinsi Natuna-Anambas.

***Alfian

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini