mandalapos.co.id, Probolinggo – DPRD kota Probolinggo membentuk Pansus(panitia khusus) untuk mencari fakta, terkait dugaan adanya pungli dalam rekrutmen pegawai di lingkungan RSUD dr. Mohammad Saleh.
Masalah dugaan pungli ini terungkap, setelah ramainya aksi protes Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 128 pegawai kontrak di RSUD Moh.Saleh.
Hari ini, Selasa 8 Maret 2022 Anggota DPRD lewat Pansus memanggil dr Abraar Plt Direktur RSUD Mohammad Saleh dan kepala dinas kesehatan kota Probolinggo, untuk dimintai keterangan di ruang komisi 2 DPRD kota Probolinggo.
Syafiudin selaku ketua Pansus mengatakan, pemanggilan pihak RSUD dan Dinkes untuk mencari data awal.
“Nantinya kita kroscek lagi, hingga hari Jum’at depan kita akan menanggil beberapa pihak termasuk 128 karyawan yang di PHK. Karena batas kerja pansus inikan satu bulan, jadi untuk hasil pertemuan hari ini, kita belum bisa publikasikan, dikarenakan hasil keterangan hari ini akan dirapatkan lagi dengan seluruh anggota Pansus yang lain,” terang Syafiudin.
Syafiudin juga belum bisa memberi jawaban terkait nasib 128 pegawai yang di PHK.
“Tim Pansus akan memberikan hasilnya setelah 6 bulan lamanya, kepada ketua DPRD Kota Probolinggo, seterusnya akan diparipurnakan, baru nanti kita tahu hasilnya,” tandasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kota Probolinggo dr. NH Hidayati, mengatakan kuota pegawai di lingkungan kesehatan kota Probolinggo sudah tercukupi.
“Saya tidak bisa menjawab apakah 128 itu bisa di jadikan pegawai di puskesmas atau tidak, kalau relawan covid-19, kan tidak masuk dalam sistem kepegawaian kita,” pungkasnya. ***Yul
