Mandalapos.co.id, Natuna — Pemerintah Kabupaten Natuna hingga kini belum bisa membayarkan hutang atas kegiatan tahun 2024. Hal ini pun mulai membuat geram sejumlah pihak.
Kontraktor, konsultan, dan penyedia material di Natuna yang merasakan dampak dari tunda bayar kegiatan Tahun 2024, akhirnya menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, pada Senin (17/03/2025).
Kedatanggan massa pengunjuk rasa ini, disambut oleh Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik dan jajaran, dengan pengawalan ketat dari pihak Kepolisian.
Koordinator aksi, Ade Wahyudi, mengatakan, aksi tersebut bertujuan untuk meminta kejelasan dan penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan di Tahun 2024.
“Kami minta kepastian, ketika ada uang masuk kami minta uang ini difokuskan dibayar ke pihak ketiga. Jangan sampai uang masuk untuk dibayarkan hal lain,” tegas Ade disambut ucapan “setuju” dari massa pengunjuk rasa.
Ade juga menegaskan, ada 3 poin yang perlu diperhatikan Pemkab Natuna jika pembayaran mereka tidak ada kejelasan, yakni akan digelar aksi yang lebih besar, menggugat pemda ke PTUN, hingga yang paling ekstrem pihaknya mengancam akan menyegel sementara fasilitas yang telah mereka bangun.
“Kondisi saat ini pemda itu wanprestasi, pekerjaan yang kami lakukan jika tak ada kejelasan kami anggap itu milik kami. Jika pembangunan gedung tidak akan kami serahkan kunci, kalau itu jalan kami akan segel sementara,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi para pendemo, Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, mengaku belum bisa memberikan kepastian, sebab, permintaan para demonstran ini perlu ia diskusikan dengan Bupati Natuna.
“Intinya semua keluhan kami tampung dulu. Kita juga masih menunggu (transfer tunda bayar) inilah kondisi kita hari ini dan juga seluruh kabupaten/kota,” sebut Jarmin.*
*ALFIAN
